Meningkatkan Upaya Mitigasi Banjir dan Longsor di Wilayah Kuningan

Kuningan - Pemerintah Kabupaten Kuningan, Jawa Barat meningkatkan upaya kesiapsiagaan menghadapi ancaman banjir dan tanah longsor menjelang masuknya musim hujan dengan mengutamakan mitigasi berdasarkan pemetaan risiko.

“Langkah penanggulangan bencana perlu dilakukan sebelum terjadi kejadian di lapangan sehingga potensi korban dan kerugian dapat ditekan,” kata Bupati Kuningan Dian Rachmat Yanuar di Kuningan, Selasa.

Menurut dia, kesiapan menghadapi bencana membutuhkan dukungan informasi yang cepat mengenai potensi ancaman.

Informasi tersebut, kata dia, harus terhubung dengan proses pengambilan keputusan dan tindakan secara cepat ketika kondisi membahayakan mulai terdeteksi.

“Kami pun sudah melaksanakan rapat koordinasi untuk menyatukan langkah menghadapi peningkatan risiko bencana hidrometeorologi,” ujarnya.

Dian mengatakan pengalaman menghadapi kekeringan meteorologis, menjadi pelajaran bagi pemerintah daerah untuk memperkuat langkah antisipasi.

Sebab, kata dia, penanganan seharusnya tidak dilakukan setelah masyarakat merasakan dampaknya.

Ia mencontohkan penyaluran air menggunakan kendaraan tangki kepada warga yang mengalami kekurangan air.

Langkah tersebut merupakan respons atas kondisi yang sudah terjadi sehingga pola serupa perlu diubah menjadi tindakan pencegahan ketika menghadapi ancaman bencana berikutnya.

Ia menyampaikan berdasarkan data, wilayah Jawa Barat diperkirakan mulai memasuki musim hujan pada November 2026 dan mencapai periode puncak pada Februari 2027.

Ia menyampaikan Kuningan juga menghadapi ancaman lain berupa kebakaran hutan dan lahan (karhutla), dengan luas wilayah yang terdampak mencapai sekitar 58,96 hektare.

Dia meminta pengalaman menghadapi kekeringan dan karhutla untuk memperbaiki sistem mitigasi sehingga pemerintah memiliki kesiapan menghadapi berbagai jenis ancaman bencana.

“Selain itu, posko kesiapsiagaan perlu dipersiapkan dan pemantauan kondisi wilayah dilakukan secara berkesinambungan,” katanya.

Dia menekankan pemetaan diperlukan agar pemerintah mengetahui lokasi rawan, kebutuhan penanganan, serta dukungan sarana dan prasarana yang harus tersedia.

Ia mengatakan informasi mengenai risiko bencana perlu disampaikan untuk membangun kewaspadaan, bukan menimbulkan kepanikan.

“Kesiapsiagaan bukan berarti bencana pasti terjadi. Namun, ketika ancaman datang, kita sudah memiliki langkah yang harus dilakukan sehingga dampaknya dapat ditekan,” kata dia.