Rekor, FAO Catat Harga Pangan Global September Tertinggi Empat Tahun Terakhir

JAKARTA - Organisasi Pangan Dunia, Food and Agriculture Organization (FAO) dalam pengumumannya akhir pekan lalu menyatakan harga pangan global pada September 2026 mencatatkan rekor tertinggi dalam empat tahun terakhir. Pengumuman itu disampaikan badan khusus PBB itu, di tengah disrupsi logistik serta kekhawatiran kondisi cuaca.

Indeks Harga Pangan FAO rata-rata mencapai 136,0 poin pada September, naik dari angka yang telah direvisi sebesar 134,0 poin pada Agustus. Angka tersebut merupakan level tertinggi sejak November 2022. Indeks acuan FAO untuk harga serealia, gula, dan minyak nabati semuanya meningkat pada bulan lalu, sedangkan harga daging dan produk susu menurun.

Kepala Ekonom FAO, Maximo Torero mengatakan gangguan di Selat Hormuz dan Laut Hitam, ditambah dengan guncangan iklim, menekan sektor energi, transportasi, dan sejumlah komoditas pangan utama.

“Jika terus berlanjut, tekanan-tekanan tersebut pada akhirnya dapat berdampak pada harga pangan di tingkat konsumen, terutama di negara-negara yang bergantung pada impor pangan dan energi,” kata Torero.

Menurut FAO, kekhawatiran terhadap pola cuaca El Nino yang parah mendorong harga gula internasional mencapai level tertinggi dalam 18 bulan. Sementara itu, gangguan terhadap perdagangan di Laut Hitam di tengah konflik, memicu harga kontrak berjangka gandum mencapai level tertinggi dalam tiga tahun pada awal September.

FAO memperkirakan produksi serealia dunia pada 2026 mencapai 2,979 miliar metrik ton, relatif tidak berubah dibandingkan dengan perkiraan sebelumnya. Angka tersebut 2,1 persen lebih rendah dibandingkan dengan produksi pada 2025, tetapi masih akan menjadi produksi tertinggi kedua yang pernah tercatat.

FAO juga memangkas perkiraan perdagangan serealia dunia pada 2026/2027 sebesar 0,7 persen dibandingkan dengan perkiraan pada September, dengan alasan ekspektasi ekspor gandum dan jagung yang lebih rendah di tengah keterbatasan rute pelayaran di Laut Hitam.

Guru Besar Fakultas Pertanian Universitas Gadjah Mada (UGM), Dwijono Hadi Darwanto yang diminta tanggapannya, mengingatkan Pemerintah agar memperhitungkan pengadaan stok beras secara optimal. Pengadaan yang terlalu besar, menurutnya, dapat mengurangi pasokan di masyarakat dan memicu kenaikan harga di tengah tekanan biaya produksi serta gangguan iklim.

“Untuk itu sebaiknya pengadaan stok beras pemerintah jangan terlalu tinggi atau perlu diperhitungkan stok optimal yang tidak mengganggu stok di masyarakat,” kata Dwijono Minggu (4/10).

Dwijono menjelaskan, gangguan di Selat Hormuz dapat menghambat pasokan bahan baku input pertanian. Hambatan tersebut berpotensi menaikkan harga input, yang kemudian meningkatkan harga pokok produksi atau biaya usaha tani, terutama di negara-negara penghasil padi.

Indonesia, menurutnya, turut rentan karena masih bergantung pada bahan baku input pertanian dari negara lain. Kenaikan biaya tersebut juga menjadi kendala dalam upaya meningkatkan produktivitas.

Selain tekanan biaya, Dwijono menilai kekeringan berkepanjangan dapat mengganggu produktivitas pertanian. Penurunan produktivitas akan menambah tekanan terhadap harga pangan.

Di dalam negeri, ia juga mengaitkan keterbatasan pasokan beras di masyarakat dengan kebijakan pengadaan beras pemerintah dalam berbagai kualitas. Ia menyebut volume pengadaan mencapai 4-5 juta ton, yang menurutnya relatif lebih tinggi dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

Dwijono menilai pengadaan tersebut perlu memperhitungkan ketersediaan beras yang tetap beredar di masyarakat. Dengan demikian, pemenuhan cadangan pemerintah tidak menambah tekanan terhadap harga beras.

Dia juga mengingatkan, kenaikan harga beras dapat mendorong inflasi. Harga yang tinggi juga berpotensi memicu impor maupun penyelundupan beras.

Ketidakpastian Perdagangan Global

Sementara itu, pengamat pertanian dari Universitas Pembangunan Nasional (UPN) Jawa Timur, Surabaya, Ramdan Hidayat, mengatakan,kenaikan indeks harga pangan global FAO ke level tertinggi dalam empat tahun tersebut menjadi sinyal bahwa ketahanan pangan Indonesia perlu diperkuat, terutama menghadapi gangguan logistik, perubahan cuaca, dan ketidakpastian perdagangan global.

“Ini sebenarnya sinyal bahwa pangan global sedang tidak benar-benar aman. Produksi masih tinggi, tetapi begitu logistik terganggu dan cuaca ikut berubah, harga bisa langsung bergerak naik,”katanya.

Dia mengakui kalau kenaikan tidak selalu langsung berdampak besar terhadap konsumen Indonesia, tapi risikonya meningkat kalau masih bergantung pada impor untukkomoditas strategis.

Gangguan di jalur pelayaran karena konflik Timur Tengah juga meningkatkan biaya angkut serta memperpanjang rantai pasok.

Pemerintah sebut Ramdan perlu melihat persoalan tersebut bukan sekadar sebagai masalah harga pangan, tetapi sebagai tantangan atas ketahanan pangan sehingga penguatan produksi dalam negeri, cadangan pangan, hingga efisiensi distribusi menjadi penting.

“Kalau kita terlalu bergantung pada pasokan dari luar, setiap ada masalah di jalur perdagangan internasional kita ikut terkena dampaknya. Jadi produksi dalam negeri harus benar-benar dijaga,” katanya.

Indonesia juga perlu memperkuat diversifikasi sumber pangan dan tidak terlalu bertumpu pada beberapa komoditas tertentu. Diversifikasi konsumsi pangan lokal dapat menjadi salah satu strategi untuk mengurangi tekanan ketika harga komoditas global mengalami lonjakan.

“Ketahanan pangan itu bukan berarti kita harus memproduksi semuanya sendiri, yang penting sumbernya beragam, produksinya kuat, dan kita punya cadangan ketika pasar global sedang terganggu,” katanya.