Denny JA Raih AMA Appreciation Award 2026, Soroti Makna Kepemimpinan dan Wealth Creation

Karena itu, pertanyaan yang dibawanya ke PHE tidak semata-mata bersifat teknis, tetapi berkaitan dengan kebutuhan Indonesia terhadap perusahaan hulu migas tersebut.

“Apa yang paling dibutuhkan Indonesia dari PHE pada zaman ini, dan perubahan apa yang dapat kita lakukan?” ujarnya.

Denny menyebut terdapat dua agenda besar yang perlu berjalan bersamaan, yakni meningkatkan produksi energi dan memperkuat institusi yang memungkinkan keputusan strategis diambil secara profesional serta bertanggung jawab.

Dorong Produksi dan Penguatan Tata Kelola

Dalam aspek produksi, PHE mencanangkan aspirasi 1M29, yakni mencapai produksi satu juta barel minyak per hari pada 2029. Target tersebut, menurut Denny, membutuhkan eksplorasi, pemanfaatan teknologi, optimalisasi lapangan eksisting, dan berbagai terobosan untuk menemukan sumber pertumbuhan produksi baru.

Selain penguatan produksi domestik, PHE juga membuka peluang pertumbuhan melalui merger dan akuisisi selektif di luar negeri. Langkah tersebut dipandang sebagai bagian dari upaya memperkuat ketahanan energi Indonesia ketika kebutuhan energi nasional melampaui kemampuan sumber daya domestik.

Namun, peningkatan produksi juga harus diikuti dengan penguatan kualitas institusi dan tata kelola perusahaan.

Denny menilai industri hulu migas memiliki tingkat ketidakpastian tinggi. Tidak semua kegiatan eksplorasi akan menghasilkan cadangan minyak atau gas yang ekonomis untuk diproduksi. Karena itu, kegagalan komersial merupakan bagian dari risiko bisnis.

Ia menilai perlu ada pembedaan yang jelas antara kerugian akibat risiko bisnis dan kerugian yang timbul karena korupsi atau pelanggaran hukum.

“Jika keputusan dibuat profesional, berdasarkan informasi memadai, tanpa konflik kepentingan, tanpa korupsi, dan melalui tata kelola yang benar, kegagalan komersial tidak otomatis menjadi kejahatan,” ujarnya.

Dalam konteks tersebut, Denny mendorong penguatan ekosistem Business Judgment Rule (BJR) untuk memberikan kepastian bagi pengambilan keputusan bisnis yang profesional dan bertanggung jawab.

Menurut dia, korupsi harus tetap ditindak tegas. Namun, keputusan bisnis yang dibuat dengan itikad baik, berdasarkan informasi memadai, dan tanpa konflik kepentingan juga perlu memperoleh perlindungan sesuai prinsip tata kelola yang berlaku.

Denny menyebut PHE bersama lembaga akademik mengambil inisiatif untuk mengusulkan pembentukan Dewan Business Judgment Rule melalui undang-undang.