Mengaktifkan Kembali Posko Kebencanaan untuk Menghadapi Potensi Bencana Hidrometeorologi

Selasa, 29 Sep 2026, 23:27 WIB

Makassar - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sulawesi Selatan mengimbau pemerintah kabupaten/kota untuk kembali mengaktifkan posko kebencanaan menghadapi perubahan musim dan potensi bencana hidrometeorologi.

"Langkah tersebut perlu dilakukan karena musim kemarau masih berlangsung, sementara musim hujan diprediksi mulai masuk secara bertahap dalam beberapa waktu ke depan," kata Kepala BPBD Sulsel Amson Padolo di Makassar, Selasa.

Ket. Foto: Suasana petugas menerangkan kondisi cuaca di wilayah Sulawesi Sekatan dengan musim hujan yang mengalami kemunduran dari ayng diperkirakan. — Sumber: Antara

Menurut Amson, hujan diperkirakan mulai turun dalam skala kecil pada Oktober. Sementara musim hujan dengan intensitas yang lebih signifikan diprediksi baru memasuki fase pada November 2026.

Kondisi tersebut perlu diantisipasi karena Sulsel saat ini masih menghadapi dampak kekeringan. Pemerintah daerah diminta meningkatkan kesiapsiagaan sekaligus memastikan seluruh perangkat penanggulangan bencana kembali siap menghadapi perubahan cuaca.

Selain mengaktifkan posko kebencanaan, pemerintah juga menggiatkan pompanisasi dan sumur bor untuk membantu memenuhi kebutuhan air masyarakat di wilayah yang terdampak kekeringan.

BPBD Sulsel juga membuka koordinasi dengan instansi terkait, termasuk Dinas Pertanian dan BMKG, untuk mengantisipasi kondisi kekeringan yang masih berlanjut.

Sementara itu, BBMKG Wilayah IV Makassar memprediksi musim hujan di Sulsel mengalami kemunduran sekitar dua hingga tiga dasarian akibat pengaruh El Nino.

Kepala BBMKG Wilayah IV Makassar Nasrol Adil mengatakan, pengaruh El Nino lebih terlihat pada penurunan curah hujan, bukan berarti hujan akan menghilang sepenuhnya di seluruh wilayah Sulsel.

Sejumlah wilayah seperti Makassar, Maros, Gowa, dan Takalar diperkirakan masih mengalami curah hujan kategori menengah hingga tinggi. Kondisi serupa juga diperkirakan terjadi di Toraja, Luwu, dan Luwu Timur.

Menghadapi kondisi tersebut, pemerintah telah memetakan wilayah rawan bencana, menyiapkan sarana dan prasarana penyelamatan serta titik pengungsian, dan mendistribusikan "buffer stock" ke kabupaten/kota.

Sulsel sendiri telah menetapkan status tanggap darurat kekeringan sejak 14 September 2026. Pengaktifan kembali posko kebencanaan diharapkan memperkuat koordinasi dan kesiapsiagaan pemerintah daerah menghadapi potensi bencana selama masa peralihan menuju musim hujan.

  • bencana hidrometeorologi

Redaktur: Redaksi Koran Jakarta

Penulis: Antara

PT. Berita Nusantara
© Copyright 2017 - 2026 Koran Jakarta ®
All rights reserved.