DJPb Maluku Tekankan Hilirisasi untuk Tingkatkan Ekspor Daerah

AMBON – Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Maluku menekankan pentingnya hilirisasi komoditas dan penguatan produktivitas sektor unggulan untuk meningkatkan ekspor daerah yang hingga Agustus 2026 mencapai sekitar 37,41 juta dolar AS.

Kepala Kanwil DJPb Maluku Anang Rohmawan di Ambon, Senin (28/9), mengatakan peningkatan ekspor perlu didukung penguatan nilai tambah komoditas, produktivitas sektor unggulan, serta konektivitas dan rantai dingin.

"Penguatan ekspor tidak hanya dilakukan dengan meningkatkan produksi, tetapi juga bagaimana komoditas daerah memiliki nilai tambah dan dapat dipasarkan langsung ke pasar luar negeri," kata dia.

Ia mengatakan sektor perikanan dan pertanian perlu diperkuat karena Maluku memiliki potensi komoditas unggulan, namun masih menghadapi kendala dalam meningkatkan nilai tambah dan akses pasar.

Menurut dia, hilirisasi diperlukan agar komoditas yang dihasilkan masyarakat tidak hanya dijual dalam bentuk bahan mentah, tetapi dapat diolah menjadi produk dengan nilai ekonomi lebih tinggi.

Selain itu, konektivitas antarwilayah dan ketersediaan rantai dingin perlu diperbaiki untuk mendukung distribusi komoditas, terutama produk perikanan yang membutuhkan penanganan khusus.
DJPb juga menekankan pentingnya komoditas yang berasal dari Maluku dapat diekspor dan tercatat secara langsung melalui pelabuhan di wilayah Maluku.

"Ini penting agar aktivitas produksi dan perdagangan yang bersumber dari Maluku memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap perekonomian daerah," ujarnya.

Berdasarkan data Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Maluku hingga Agustus 2026, nilai ekspor Maluku tercatat sekitar 37,41 juta dolar AS, sedangkan nilai impor mencapai 465,11 juta dolar AS.

Anang mengatakan kesenjangan tersebut menunjukkan perlunya peningkatan kapasitas ekspor dan perluasan basis komoditas yang mampu menembus pasar internasional.

Ia mengatakan kondisi tersebut perlu diikuti dengan penguatan produktivitas sektor unggulan, investasi, hilirisasi, konektivitas antarpulau, dan akses menuju pasar.

Menurut dia, peningkatan ekspor juga perlu diikuti peningkatan kualitas belanja pemerintah agar APBN memberikan dampak terhadap produktivitas dan perekonomian masyarakat.

"Setiap rupiah APBN diharapkan tidak berhenti pada tingkat penyerapan, tetapi menghasilkan dampak nyata bagi pelayanan publik, pembangunan infrastruktur, produktivitas masyarakat, dan penguatan ekonomi daerah," katanya.

Ia menambahkan sejumlah risiko masih perlu diperhatikan, antara lain penurunan pagu belanja kementerian/lembaga dan Transfer ke Daerah (TKD), ketergantungan terhadap transfer, tingginya impor yang belum diimbangi ekspor, serta tekanan inflasi, khususnya dari sektor transportasi.