Biaya Pinjaman Makin Mahal, Konsolidasi Fiskal Jangan Terus Mengandalkan Utang

» Dukungan bagi sektor produktif tidak cukup dalam bentuk insentif dan program baru jika kredit tetap mahal dan lambat terealisasi.

JAKARTA - Ketahanan fiskal semakin penting untuk menopang pertumbuhan sekaligus meredam dampak gejolak ekonomi global terhadap perekonomian domestik. Guru Besar Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Atma Jaya Yogyakarta (UAJY), Aloysius Gunadi Brata mengatakan untuk memperkuat ketahanan fiskal Pemerintah perlu melakukan konsolidasi fiskal tanpa terus mengandalkan utang sebagai jalan keluar dari kendala anggaran. 

Menurut Aloysius, pilihan tersebut perlu dicermati ketika biaya utang semakin mahal.

“Dari sisi pengeluaran, harus ada penajaman dengan penekanan pada jenis pengeluaran yang benar-benar menghasilkan efek pengganda yang nyata, bukan yang semu dan seremonial,” kata Aloysius, Senin (28/9).

Ia meminta pemerintah meninjau ulang program-program berbiaya besar. Aloysius menilai program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Merah Putih (KMP) setidaknya perlu dimoratorium. Di sisi penerimaan, pemerintah juga harus mengatasi kebocoran perpajakan yang mencerminkan inefisiensi birokrasi.

Aloysius mengatakan kebijakan fiskal perlu berjalan terpadu dengan kebijakan moneter. Namun, sinergi itu tidak boleh menempatkan kebijakan moneter di bawah dominasi fiskal. Menurut dia, keseimbangan tersebut penting untuk menjaga kredibilitas fiskal sekaligus efektivitas kebijakan moneter.

Ia mengingatkan bahwa kredibilitas fiskal lebih rentan terhadap perubahan arah kebijakan karena berkaitan langsung dengan dinamika politik dan kepentingan jangka pendek.

Dalam Central Banking Service Festival (CB Fest) 2026, Wakil Menteri Keuangan, Juda Agung mengatakan penguatan ketahanan fiskal menjadi semakin penting seiring meningkatnya risiko geopolitik, disrupsi teknologi, fragmentasi keuangan, hingga kompleksitas rantai pasok global.

Kebijakan fiskal jelasnya tetap berfungsi sebagai shock absorber sekaligus menopang pertumbuhan. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) harus mampu melindungi masyarakat, mendukung aktivitas produktif, dan merespons berbagai risiko dengan tetap menjaga disiplin, kredibilitas, serta keberlanjutan fiskal.

“Strategi fiskal harus tetap adaptif, prudent, dan berorientasi pada pertumbuhan, melindungi perekonomian saat ini sekaligus menjaga keberlanjutan fiskal di masa depan,” kata Juda dalam keterangan tertulis.

Selain fiskal, ketahanan sektor keuangan dinilai menjadi fondasi penting bagi pertumbuhan ekonomi. Sistem keuangan perlu tetap stabil dan efisien, sekaligus semakin dalam dan inklusif, agar mampu menyediakan sumber pembiayaan yang beragam dan mengarahkan modal kepada kegiatan produktif.

Juda menilai peran perbankan juga dapat terus diperluas, dari sekadar menyalurkan kredit menjadi bagian dari upaya meningkatkan produktivitas, mendukung UMKM, inovasi, penciptaan lapangan kerja, dan daya saing.

Begitu juga dengan transformasi digital dan kecerdasan artifisial juga perlu diiringi dengan tata kelola dan manajemen risiko yang kuat, karena efisiensi tidak serta-merta menjadi ketahanan.

“Ketahanan bukan berarti tidak adanya guncangan. Ketahanan adalah kemampuan kita untuk menyerap guncangan, beradaptasi terhadap perubahan, dan terus bergerak maju tanpa kehilangan kredibilitas dan kepercayaan publik,” kata Wamenkeu.

Semakin Sempit

Sementara itu, peneliti Ekonomi Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Yusuf Rendi Manilet, menilai tiga fungsi APBN yang disebut Wamenkeu meredam guncangan, mendukung pertumbuhan, dan menjaga kredibilitas fiskal saat ini saling berhadapan.

“APBN memang harus meredam guncangan, mendukung pertumbuhan, dan tetap kredibel. Persoalannya, ruang untuk menjalankan tiga fungsi itu sekaligus semakin sempit,” katanya.

Tantangan tersebut terlihat dari desain defisit APBN 2027 yang dirancang lebih ketat, sementara tekanan terhadap subsidi, perlindungan sosial, dan pembiayaan masih besar.

“Defisit 2027 dirancang lebih ketat, sementara tekanan terhadap subsidi, perlindungan sosial, dan biaya pembiayaan masih besar. Rupiah melemah, bunga domestik bertahan tinggi, dan harga energi sulit diprediksi,” katanya.

Ketika asumsi makro meleset, APBN harus menambah belanja atau menghadapi penerimaan yang lebih rendah. Di titik itulah fungsi peredam guncangan berhadapan langsung dengan disiplin fiskal.

Dia juga menyoroti fungsi APBN melindungi masyarakat, tetapi kuota LPG dipangkas sebelum sistem penerima tepat sasaran, akibatnya malah memindahkan beban anggaran ke rumah tangga.

“Dukungan bagi sektor produktif pun tidak cukup dalam bentuk insentif dan program baru jika kredit tetap mahal dan realisasinya lambat,” katanya.

Sebab itu, CORE mendorong Pemerintah untuk memperjelas prioritas kebijakan fiskal ke depan.