Dewan Legislatif Tekankan Pemprov DKI Perkuat Kesiapsiagaan Hadapi Potensi Banjir Rob

JAKARTA - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta diminta memperkuat kesiapsiagaan menghadapi potensi banjir rob yang diperkirakan melanda sejumlah wilayah pesisir pada 29 - 30 September 2026. Kesiapan tersebut dinilai perlu dilakukan lebih awal untuk memastikan infrastruktur pengendali banjir dan sistem peringatan dini dapat berfungsi saat terjadi kenaikan air laut.

Ketua Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta M. Taufik Zoelkifli mengatakan kesiapan menghadapi potensi rob tidak cukup hanya berdasarkan laporan administratif dari masing-masing instansi. Pemeriksaan langsung di lapangan diperlukan untuk memastikan seluruh infrastruktur pengendali banjir dalam kondisi siap digunakan.

"Jangan hanya menerima laporan semuanya siap," ujar Taufik di Jakarta, beberapa waktu lalu.

Taufik meminta Pemprov DKI mengecek berbagai fasilitas yang berkaitan dengan pengendalian banjir sebelum air laut mengalami kenaikan. Pemeriksaan tersebut mencakup pompa, pintu air, tanggul, saluran, hingga kesiapan personel yang akan bertugas di kawasan rawan.

"Ketika air naik, jangan sampai ada pompa bermasalah atau akses petugas terhenti," tandas Taufik.

Berdasarkan informasi Dinas Sumber Daya Air (SDA) DKI Jakarta, potensi banjir rob diperkirakan mulai terjadi sekitar pukul 18.00 WIB. Sejumlah kawasan pesisir yang berpotensi terdampak antara lain Tanjungan, Muara Angke, Muara Baru, dan Marunda.

Dengan adanya prediksi tersebut, Taufik meminta Pemprov DKI memanfaatkan waktu sebelum potensi rob mencapai kondisi puncak. Menurutnya, informasi prakiraan dapat menjadi dasar bagi pemerintah untuk menyiapkan langkah mitigasi dan memastikan kondisi lapangan telah diantisipasi.

"Kalau sudah ada prediksi, pemerintah punya waktu untuk mitigasi," kata dia.

Sistem Peringatan Dini

Selain kesiapan infrastruktur, Taufik menyoroti pentingnya sistem peringatan dini bagi masyarakat yang tinggal di kawasan pesisir. Informasi mengenai potensi banjir rob dinilai tidak cukup hanya disampaikan melalui kanal resmi pemerintah maupun media sosial.

Menurut Taufik, penyebaran informasi perlu diperkuat hingga tingkat kelurahan, RW, dan RT. Dengan cara tersebut, warga di wilayah yang berpotensi terdampak dapat mengetahui kemungkinan kenaikan air laut sekaligus memahami langkah yang harus dilakukan ketika kondisi darurat terjadi.

"Pastikan warga di lokasi rawan benar-benar menerima informasi," ucap Taufik.

Ia juga meminta skenario penanganan darurat memperhatikan kebutuhan kelompok rentan yang berada di wilayah terdampak. Kelompok tersebut antara lain lansia, anak-anak, serta warga dengan keterbatasan mobilitas yang membutuhkan perhatian lebih ketika proses evakuasi dilakukan.

"Keselamatan warga harus menjadi prioritas," tegas Taufik.