Pidato PM Solomon soal Papua Tuai Sorotan, DPR: Di Mana Suara untuk Korban OPM?

Jakarta - Anggota Komisi I DPR RI Abraham Sridjaja mengecam pidato Perdana Menteri Kepulauan Solomon dalam Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang kembali menyinggung tuduhan "pelanggaran HAM di Papua".

Dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu (26/9), Abraham menilai pernyataan tersebut sembrono, sepihak, dan tidak didukung fakta yang jelas.

"Seorang kepala pemerintahan berdiri di mimbar PBB, melempar tuduhan kepada negara sahabat, tetapi tidak berani menyebut dari mana laporannya berasal, siapa yang menyusunnya, dan bagaimana diverifikasi. Menuntut transparansi dari Indonesia, tetapi sumber tuduhannya sendiri disembunyikan. Itu standar ganda," ucap Abraham.

Ia menegaskan bahwa pihak yang menurutnya secara nyata dan berulang merampas hak hidup masyarakat Papua adalah kelompok separatis bersenjata Organisasi Papua Merdeka (OPM).

"PM Solomon bicara soal saudara Melanesia. Lalu di mana suaranya ketika saudara-saudara Melanesia itu ditembak, disandera, dan dibunuh oleh OPM?" ujarnya.

Abraham kemudian merinci sejumlah kasus kekerasan yang terjadi di wilayah Papua dalam dua tahun terakhir.

Pertama, pada 9 September 2026 di Jayawijaya, tiga aparatur sipil negara (ASN), yakni Aprida Rapi, Alfonsius Albinus Mehan, dan Willi Mbuik, ditembak mati oleh kelompok kriminal bersenjata (KKB) di Muliama ketika menjalankan tugas menyalurkan bantuan kepada masyarakat. Komnas HAM mengungkap ketiganya dibunuh setelah dituduh sebagai intel.

Kedua, pada 18 Agustus 2026 di Distrik Jila, Mimika, seorang ibu bernama Neregingget Magai (48) ditembak mati karena menolak disandera. Seorang korban lainnya disebut dilempar ke jurang hingga mengalami patah kaki, sementara sembilan perempuan, termasuk tiga murid SD dan seorang remaja yang sedang hamil, diculik ke hutan.

Ketiga, pada September 2026 di wilayah Wamena-Mbua, seorang sopir bernama Aris Sanda disandera dan dipaksa menyatakan dukungan terhadap Papua Merdeka di bawah todongan senjata sebelum ditembak. Jenazahnya kemudian ditemukan di dalam kendaraan yang dibakar.

Keempat, pada Juli 2026 di Yahukimo dan Puncak, OPM disebut membakar pesawat perintis misi kemanusiaan milik AMA serta membakar gedung dan rumah guru SD Pinapa.

Kelima, pada April 2025 di Yahukimo, terjadi pembunuhan terhadap para pendulang emas yang menewaskan belasan warga sipil dengan luka akibat tembakan, bacokan, dan panah.

Keenam, pada Maret 2025 di Anggruk, Yahukimo, seorang guru dibunuh dan sedikitnya tujuh guru serta tenaga kesehatan dianiaya sehingga layanan pendidikan dan kesehatan di puluhan distrik lumpuh.

Abraham juga menyebut data Polda Papua yang mencatat 29 orang tewas akibat aksi OPM di Papua Pegunungan selama Januari hingga September 2026. Dari jumlah tersebut, 25 orang di antaranya merupakan warga sipil.

"Semua sudah terang-benderang diberitakan media. Kalau PM Solomon tidak tahu, ia tidak melakukan pekerjaan rumahnya. Kalau tahu tapi memilih diam, itu jauh lebih buruk," tutur Abraham.

Ia menegaskan pendekatan negara di Papua dilakukan melalui pendekatan HAM, kesejahteraan, dan pembangunan. Indonesia, kata dia, juga memiliki Komnas HAM sebagai lembaga independen yang secara terbuka mengecam kekerasan OPM terhadap warga sipil.

"Kami patut mencurigai, jangan-jangan pihak-pihak yang ingin memecah belah bangsa Indonesia justru berada di balik orang-orang yang berbicara seperti itu. Menyuarakan narasi separatis di forum dunia, tanpa konfirmasi, tanpa klarifikasi, dan tanpa sepatah kata pun untuk para korban OPM, bukanlah sikap sahabat. Itu sikap yang menguntungkan kelompok teror," ujarnya.

Abraham menyatakan Papua merupakan bagian sah dan final dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), yang menurutnya juga diakui oleh PM Kepulauan Solomon dalam pidatonya.

Karena itu, ia meminta Pemerintah Kepulauan Solomon menghentikan manuver diplomatik yang dinilai merugikan hubungan kedua negara serta membuka secara transparan sumber tuduhan yang disampaikan dalam forum PBB.

Sebagai anggota Komisi I DPR RI, Abraham mengatakan akan mendorong Kementerian Luar Negeri menyampaikan hak jawab yang tegas dan berbasis data di forum PBB sekaligus memperkuat diplomasi Indonesia di kawasan Pasifik.