Gubernur Pramono Anung Ungkap Cara Jakarta Hadapi Perubahan Iklim di Forum Dunia

JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menegaskan bahwa upaya menghadapi perubahan iklim harus berangkat dari persoalan yang dirasakan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Menurutnya, aksi iklim tidak hanya berkaitan dengan pengurangan emisi, tetapi juga harus mampu menciptakan kota yang lebih bersih, sehat, terjangkau, dan nyaman untuk dihuni.

"Aksi iklim harus memberikan manfaat nyata yang dapat dilihat dan dirasakan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari melalui transportasi yang lebih bersih, ruang publik yang lebih baik, energi yang lebih bersih, serta kualitas hidup yang lebih baik," ujar Pramono saat menjadi pembicara utama dalam Heat Roundtable di New York, Amerika Serikat, Minggu (20/9).

Forum tersebut mempertemukan para pemimpin kota dunia untuk membahas berbagai tantangan terkait peningkatan suhu perkotaan dan ketahanan terhadap perubahan iklim. Diskusi tersebut digelar bersama C40 Cities, Harvard University’s Salata Institute for Climate and Sustainability, serta Atlantic Council’s Climate Resilience Center dan dihadiri sejumlah kepala daerah, termasuk Wali Kota Paris dan Wali Kota Freetown.

Dalam forum itu, Pramono memaparkan tantangan Jakarta sebagai kota metropolitan dengan tingkat mobilitas yang tinggi. Setiap hari, sekitar empat juta orang bergerak keluar masuk Jakarta dari wilayah penyangga, terutama pada jam sibuk, sementara produksi sampah di Jakarta mencapai sekitar 9.000 ton per hari.

"Persoalan kemacetan, polusi udara, dan sampah tidak berdiri sendiri. Ketiganya berkaitan langsung dengan mobilitas, kesehatan, serta kualitas hidup masyarakat. Karena itu, kebijakan iklim Jakarta diarahkan agar menghasilkan perubahan yang dapat dirasakan warga," urainya.

Salah satu langkah yang dilakukan Pemprov DKI Jakarta adalah memperkuat transformasi transportasi publik untuk mengurangi ketergantungan terhadap kendaraan pribadi. Sistem transportasi Jakarta terus diintegrasikan melalui MRT, LRT, Transjakarta, Transjabodetabek, dan kereta komuter dengan tingkat konektivitas yang saat ini mencapai sekitar 93 persen.

"Kami sedang mengubah cara masyarakat bergerak melintasi Jakarta. Kami ingin menyediakan alternatif yang andal dan terjangkau selain kendaraan pribadi, sekaligus mengurangi kemacetan dan emisi," tuturnya.

Pengembangan jaringan transportasi publik juga terus dilakukan untuk memperluas akses mobilitas warga. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menargetkan jaringan MRT bertambah dari sekitar 15,7 kilometer menjadi 46,5 kilometer pada 2034, sedangkan jaringan LRT ditargetkan berkembang hingga 75 kilometer pada 2029.

Jakarta juga mulai memperkuat penggunaan kendaraan listrik dalam layanan transportasi publik sebagai bagian dari upaya menekan emisi. Hingga 2026, Transjakarta mengoperasikan sekitar 4.792 armada, termasuk 500 bus listrik yang digunakan untuk mendukung mobilitas masyarakat.

Menurut Pramono, pembangunan transportasi publik tidak hanya ditujukan untuk mengatasi kemacetan di ibu kota. Infrastruktur tersebut juga menjadi bagian dari strategi menghadapi perubahan iklim sekaligus memperluas kesempatan masyarakat untuk mendapatkan layanan mobilitas yang lebih mudah dan terjangkau.

Selain transportasi, Pemprov DKI Jakarta turut memperkuat sistem pengelolaan sampah di ibu kota. Dengan volume sampah yang mencapai sekitar 9.000 ton per hari, pemerintah mulai mengubah pendekatan dari sekadar kumpul, angkut, dan buang menjadi sistem pilah, angkut, dan olah.

Sejak 1 Agustus 2026, Bantargebang hanya menerima sampah residu yang sudah melalui proses pemilahan. Pemilahan dan pengolahan sampah kemudian didorong untuk dilakukan sejak dari sumber, termasuk melalui penguatan peran masyarakat dalam mengurangi volume sampah yang dikirim ke tempat pemrosesan akhir.

Jakarta juga mengembangkan fasilitas pengolahan sampah menjadi energi atau waste-to-energy bersama pemerintah pusat. Dua fasilitas tersebut diarahkan untuk mengolah sampah menjadi energi sekaligus mengurangi jumlah sampah yang berakhir di tempat pemrosesan akhir, sementara pengelolaan berbasis masyarakat diperkuat melalui Gerakan Pilah Sampah dan kegiatan daur ulang.

"Kita tidak boleh melihat aksi iklim sebagai sesuatu yang jauh dari kehidupan masyarakat. Ukurannya sederhana: apakah udara menjadi lebih bersih, perjalanan menjadi lebih mudah, ruang publik menjadi lebih baik, dan lingkungan menjadi lebih sehat," tandas Pramono.