Bukan Cuma Soal Pasokan, Efisiensi Distribusi Jadi Kunci Stabilkan Harga Pangan

JAKARTA – Fokus pemerintah terhadap penguatan efisiensi distribusi, transparansi data, dan kecepatan intervensi pasar dinilai menjadi solusi dalam mengantisipasi gejolak harga pangan.

"Tata kelola rantai pasok pangan yang ideal untuk mencegah gejolak harga berfokus pada efisiensi distribusi, transparansi data, dan kecepatan intervensi pasar," kata Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Esther Sri Astuti di Jakarta, Jumat (25/9).

Pernyataan tersebut merespons inflasi kelompok harga pangan bergejolak (volatile food) yang pada Agustus 2026 tercatat 4,06 persen secara tahunan (year-on-year/yoy), meningkat dari 2,52 persen pada Juli 2026.

Bank Indonesia (BI) mencatat kenaikan inflasi pangan bergejolak pada Agustus terutama disumbang daging ayam ras, cabai rawit, dan beras. Secara bulanan, kelompok tersebut mengalami inflasi 0,88 persen setelah pada Juli mencatat deflasi 1,68 persen.

Pergerakan harga pangan terkini juga menunjukkan tekanan pada sejumlah komoditas.

Berdasarkan Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS) Nasional, dibandingkan Jumat (18/9/2026) pekan lalu, harga rata-rata sejumlah komoditas pada Jumat ini meningkat.

Di antaranya, harga cabai rawit merah naik 3,33 persen menjadi Rp99.250 per kg, cabai merah keriting naik 56,93 persen menjadi Rp105.300 per kg, telur ayam ras naik 6,86 persen menjadi Rp31.950 per kg, daging ayam ras naik 17,89 persen menjadi Rp48.100 per kg, dan beras medium I naik 7,01 persen menjadi Rp17.550 per kg.

Esther mengatakan salah satu langkah yang dapat ditempuh pemerintah adalah memangkas jalur distribusi pangan karena rantai pasok yang panjang dapat meningkatkan biaya hingga tingkat konsumen.

"Semakin panjang rantai pasok maka semakin mahal biaya distribusi. Mata rantai tradisional yang melibatkan 4 hingga 8 titik, dari petani, tengkulak, pengepul, penggilingan, pedagang besar, hingga pengecer, membuat margin harga membengkak," ujarnya.

Selain memperpendek jalur distribusi, ia menilai infrastruktur logistik dan teknologi rantai dingin (cold chain) juga perlu diperkuat, khususnya untuk komoditas hortikultura yang mudah rusak seperti cabai dan bawang.

Menurut Esther, kehilangan pangan akibat penanganan logistik yang kurang baik dapat mengurangi pasokan komoditas yang sampai ke pasar sehingga berpotensi memicu kelangkaan.

Pentingnya perbaikan tersebut juga tercermin dalam Rencana Strategis Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Pangan 2025-2029 yang mencatat susut hasil pascapanen komoditas hortikultura mencapai 20-35 persen

Dokumen itu juga mengidentifikasi keterbatasan fasilitas penyimpanan dan rantai dingin sebagai salah satu kendala distribusi pangan.

Esther selanjutnya menilai digitalisasi dan transparansi data sistem informasi pangan perlu diperkuat agar kondisi produksi, stok, dan distribusi dapat dipantau secara lebih baik.

Dalam mengantisipasi penahanan stok yang tidak wajar, menurut dia, transparansi informasi tersebut perlu dibarengi pengawasan tata niaga oleh Satgas Pangan dan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU).

Pengawasan secara berkala, lanjut Esther, diperlukan untuk mencegah dan menindak praktik kartel, monopoli, ataupun spekulasi penimbunan stok yang sengaja menciptakan kelangkaan semu.

Selain itu, pemerintah dinilai perlu memperkuat cadangan pangan dan menjalankan intervensi pasar secara terukur agar memiliki instrumen untuk merespons gangguan pasokan maupun kenaikan harga.

"Pemerintah harus memegang kendali atas stok cadangan dalam jumlah yang aman agar memiliki posisi tawar yang kuat dalam mengendalikan pasar," ucap Esther.

Upaya memperpendek rantai distribusi dan memperkuat penyimpanan juga telah masuk dalam kebijakan pemerintah.

Kemenko Pangan menyebut Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) dirancang antara lain sebagai pusat distribusi pangan dan offtaker hasil pertanian serta dilengkapi fasilitas penyimpanan dingin untuk komoditas seperti sayuran dan hasil perikanan.

Sementara itu, BI menyatakan inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) Agustus 2026 sebesar 3,19 persen yoy dan tetap menargetkan inflasi 2026 berada pada kisaran 2,5 hingga 1 persen.

Pengendalian inflasi pangan dilakukan bersama pemerintah melalui TPIP/TPID dan gerakan pengendalian inflasi dan pangan sejahtera (GPIPS).