Aktivis Lingkungan: Revitalisasi Tambak Pantura Perkuat Ketahanan Pangan dan Ekonomi Pesisir

INDRAMAYU — Program revitalisasi tambak Pantai Utara Jawa diarahkan untuk meningkatkan produktivitas kawasan pesisir. Program tersebut juga diharapkan memperkuat ketahanan pangan serta membuka peluang ekonomi masyarakat.

Aktivis lingkungan Yogyakarta, Iwan “Terpal” Setiawan, menilai program tersebut perlu dilihat secara menyeluruh. Menurut dia, revitalisasi tidak hanya berkaitan dengan pembangunan fisik kawasan tambak.

Program tersebut juga menyangkut peningkatan produktivitas, lapangan kerja, dan penguatan ekonomi masyarakat pesisir. Karena itu, pelaksanaannya perlu memperhatikan aspek ekonomi sekaligus keberlanjutan lingkungan.

“Program revitalisasi perlu dilihat berdasarkan kondisi kawasan dan manfaatnya bagi masyarakat,” ujar Iwan, Kamis (24/9). Menurut dia, evaluasi harus menggunakan data lapangan dan mempertimbangkan kondisi tambak yang sudah ada.

Data Kementerian Kelautan dan Perikanan menunjukkan program mencakup empat kabupaten di Jawa Barat. Wilayah tersebut meliputi Bekasi, Karawang, Subang, dan Indramayu. Total kawasan yang menjadi sasaran revitalisasi mencapai 20.413,25 hektare. Luasan tersebut menjadi bagian dari pengembangan kawasan tambak untuk mendukung ketahanan pangan.

Di Kabupaten Indramayu, kawasan yang disiapkan mencapai 2.875,48 hektare. Lokasinya mencakup Kecamatan Cantigi, Kandanghaur, Losarang, Pasekan, dan Sindang.

KKP mengembangkan komoditas nila salin melalui sistem budidaya modern dan berbasis klaster. Pengembangan tersebut diarahkan untuk meningkatkan produksi serta memperluas akses pasar.

Pemerintah menargetkan peningkatan produktivitas tambak melalui penerapan teknologi budidaya. Program tersebut juga diharapkan menciptakan peluang kerja bagi masyarakat sekitar.

Iwan menilai revitalisasi dapat menjadi momentum untuk mengoptimalkan kembali kawasan tambak yang kurang produktif. Namun, pelaksanaannya tetap perlu memperhatikan kondisi lingkungan dan kepentingan masyarakat.

“Peningkatan produksi harus berjalan bersama dengan perlindungan lingkungan dan kepentingan masyarakat,” kata dia seraya menambahkan bahwa keberhasilan program tidak cukup diukur dari peningkatan produksi semata.

Aspek sosial juga menjadi bagian penting dalam pelaksanaan revitalisasi tambak Pantura. Masyarakat pesisir perlu mendapatkan informasi mengenai rencana, tahapan, dan manfaat program.

Pelibatan masyarakat juga diperlukan untuk mengidentifikasi persoalan yang muncul selama pelaksanaan program. Dialog tersebut dapat membantu pemerintah menyesuaikan kebijakan dengan kondisi lapangan.

Iwan mengatakan kritik terhadap program pembangunan tetap diperlukan sebagai bagian dari pengawasan publik. Namun, kritik sebaiknya disampaikan berdasarkan data, kajian, dan kondisi faktual di lapangan.

“Kalau ada persoalan lingkungan, tunjukkan berdasarkan data dan kondisi lapangan,” ujar dia. Dengan begitu, evaluasi program dapat dilakukan secara terbuka dan konstruktif.

Sejumlah kelompok masyarakat sipil sebelumnya menyampaikan kekhawatiran mengenai dampak sosial dan ekologis program. Kekhawatiran tersebut antara lain berkaitan dengan ruang hidup dan pengelolaan tambak masyarakat.

Pemerintah menyatakan revitalisasi diarahkan untuk meningkatkan produktivitas tanpa mengabaikan kepentingan masyarakat. KKP juga menyebut pengembangan dilakukan melalui pendekatan budidaya modern dan pengelolaan kawasan.