Pemerintah Targetkan Realisasi Insentif Motor Listrik Tetap di Tahun Ini
Kamis, 24 Sep 2026, 12:45 WIB | Oleh: Sriyono
Doc: antara foto
TANGERANG -Pemerintah menargetkan realisasi insentif pembelian sepeda motor listrik tetap di tahun ini, meski pelaksanaan kebijakan tersebut kini telah mendekati kuartal akhir tahun.
Wakil Menteri Perindustrian (Wamenperin) Faisol Riza mengatakan pemerintah masih memiliki komitmen untuk merealisasikan insentif tersebut pada tahun 2026, dengan pelaksanaannya masih menunggu penerbitan Peraturan Menteri Keuangan (PMK).
“Saya kira komitmen pemerintah melihat situasi yang seperti sekarang, rasanya tahun ini ya. Tapi kita tunggu PMK. Kita tunggu Pak Wamenkeu yang baru, yang pasti kan sudah diketok oleh pemerintah, tinggal apakah bisa direalisasikan secepatnya,” katanya di Tangerang, Kamis (24/9).
Realisasi kebijakan tersebut masih bergantung pada penyelesaian regulasi yang diperlukan. Dengan demikian, meski pemerintah tetap menargetkan pelaksanaan pada 2026, belum terdapat kepastian mengenai waktu dimulainya pemberian insentif.
Sebelumnya, pemerintah berencana menerapkan skema insentif pembelian motor listrik sebesar Rp3 juta per unit dengan anggaran sekitar Rp3 triliun. Skema tersebut merupakan perubahan dari rencana awal insentif sebesar Rp5 juta per unit.
Anggaran Rp3 triliun tersebut dirancang untuk program yang menyasar hingga satu juta motor listrik produksi dalam negeri. Namun, pemerintah memperkirakan kapasitas produksi motor listrik nasional hingga akhir 2026 baru sekitar 100 ribu unit.
Pada Agustus 2026, pemerintah berencana insentif motor listrik paling cepat dapat diberlakukan pada September 2026.
Sementara itu, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menyatakan Kementerian Perindustrian telah siap secara teknis dan masih menunggu PMK sebagai dasar pelaksanaan.
Sementara pada awal September, Direktur Jenderal (Dirjen) Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Eniya Listiani Dewi juga mengatakan bahwa masih diperlukan payung regulasi khusus untuk program tersebut.
Rencana pemberian insentif untuk pembelian motor listrik, menurut Eniya, masih menunggu kepastian regulasi berupa Peraturan Presiden (Perpres), menyusul keputusan pemerintah yang menilai diperlukan payung hukum khusus untuk program tersebut.
Like, Share, Comment:
Website kami bergantung pada iklan untuk terus dapat menghadirkan jurnalisme berkualitas.
Dukung kami dengan mengijinkan iklan tampil di browser anda.
- Klik ikon AdBlock pada area ekstensi browser (di bagian pojok kanan atas).
- Lalu klik pilihan untuk menonaktifkan atau pilihan "Don't run on this website / on this page".
Setelah itu Refresh / Muat Ulang halaman ini.
Google News
Instagram 
YouTube 
TikTok 
Twitter 
Threads
Komentar (0)
Belum ada komentar.
Silakan login via Google untuk dapat memberi komentar!