Pembayaran Digital Melesat, Transaksi Tumbuh 40,36 Persen

JAKARTA – Transaksi pembayaran digital terus berkembang seiring meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap layanan yang cepat, praktis, dan efisien.

Perkembangan ini tidak hanya mengubah pola transaksi konsumen, tetapi juga membuka ruang bagi pelaku usaha untuk memperluas akses pasar dan mempercepat aktivitas ekonomi.

Gubernur Bank Indonesia (BI) Destry Damayanti menyampaikan volume transaksi pembayaran digital mencapai 6,11 miliar transaksi atau tumbuh 40,36 persen year on year (yoy) pada Agustus 2026.

Pembayaran digital sendiri terdiri atas transaksi melalui mobile banking dan internet banking, serta transaksi menggunakan uang elektronik berbasis server.

“Volume transaksi pembayaran digital mencapai 6,11 miliar transaksi atau tumbuh 40,36 persen yoy pada Agustus 2026 didukung oleh perluasan akseptasi pembayaran digital,” ucap dia dalam Rapat Dewan Gubernur (RDG) BI di Jakarta, Rabu (23/9).

Dia mengatakan bahwa transaksi ekonomi dan keuangan digital pada Agustus 2026 tetap tumbuh didukung oleh sistem pembayaran yang aman, lancar dan andal serta infrastruktur yang stabil dan struktur industri yang sehat.

Secara lebih rinci, volume transaksi melalui internet dan mobile banking masing-masing tumbuh 15,12 persen yoy dan 47,08 persen yoy, termasuk transaksi Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) yang terus tumbuh tinggi mencapai 67,22 persen yoy, didukung peningkatan jumlah pengguna dan merchant.

Di sisi infrastruktur, volume transaksi ritel melalui BI-FAST mencapai 549 juta transaksi atau tumbuh 37,72 persen yoy dengan nilai transaksi mencapai Rp1.346 triliun.

Sementara itu, nilai transaksi BI-RTGS (Real Time Gross Settlement) mencapai Rp16.545 triliun, atau turun tipis 3,64 persen yoy, dengan volume sebanyak 0,86 juta transaksi atau turun sebesar 1,78 persen yoy.

Pada sisi pengelolaan uang rupiah, Uang Kartal Yang Diedarkan (UYD) tumbuh 12,88 persen yoy menjadi Rp1.332 triliun.

“Selain itu, Bank Indonesia juga terus menjaga ketersediaan uang rupiah dalam jumlah yang cukup dengan kualitas yang layak edar di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), termasuk daerah Terdepan, Terluar dan Terpencil (3T),” ungkap Destry Damayanti.