Bappenas dan BNPB Perkuat Strategi Pencegahan Karhutla Menyeluruh

JAKARTA - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Rachmat Pambudy menekankan pentingnya menggeser strategi penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) dari sekadar respons pascabencana menjadi pendekatan pencegahan dini yang terencana. 

“Untuk mengatasi kebakaran hutan ini, kita harus bekerja sama untuk membuat rancangan strategi penanggulangan bencana. Perlu penyusunan strategi penanggulangan bencana yang lebih menyeluruh dengan kementerian/lembaga yang memiliki peran dan kewenangan terkait ini,” ujar dia saat berjumpa Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Suharyanto, Selasa (22/9). 

Dalam keterangan tertulis Bappenas yang diterima di Jakarta, Selasa, Rachmat mengatakan penanganan karhutla dinilai membutuhkan sumber daya yang besar. BNPB telah mengerahkan 43.700 personel gabungan serta 55 armada udara untuk mendukung patroli, operasi modifikasi cuaca, dan water bombing.

Di luar enam provinsi prioritas, BNPB juga menangani karhutla yang terjadi di Ibu Kota Negara (IKN) di Kalimantan Timur, Kabupaten Teluk Bintuni di Papua Barat, kawasan Gunung Butak dan kawasan Gunung Ijen di Jawa Timur, hingga Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Putri Cempo di Solo, dengan total 741,97 hektare masih dalam penanganan.

Berdasarkan paparan data BNPB, luas lahan terbakar sepanjang 2022–2026 mencapai 866.861,55 hektare (ha). Hingga 8 September 2026, karhutla di enam provinsi prioritas, yaitu Kalimantan Barat, Riau, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Sumatera Selatan, dan Jambi, mencapai 72.009,10 hektare (ha) yang 948,87 ha di antaranya masih dalam penanganan.

“Besarnya sumber daya yang dibutuhkan dalam penanganan karhutla menunjukkan pentingnya menggeser pendekatan dari respons setelah kejadian menuju pencegahan dan kesiapsiagaan,” kata Kepala Bappenas.

Penguatan peringatan dini, pemanfaatan teknologi, serta ketersediaan data mengenai kondisi kekeringan, kelembapan lahan, dan sumber air dinilai menjadi bagian penting agar pemerintah dapat mengambil tindakan sebelum kebakaran berkembang.

Untuk itu, lanjut Rachmat Pambudy, sistem diarahkan untuk menghubungkan data kekeringan, titik panas (hotspot), verifikasi lapangan, sumber air, dan kapasitas respons agar informasi lebih cepat menjadi tindakan.

Menurut dia, strategi tersebut perlu mencakup kebutuhan jangka pendek, seperti personel, peralatan, dan anggaran, sekaligus memperkuat langkah jangka panjang dalam pencegahan, rehabilitasi, dan rekonstruksi. Pembagian peran yang jelas antar lembaga juga diperlukan agar penanganan bencana tidak berjalan sendiri-sendiri dan pemerintah lebih siap ketika risiko kembali terjadi.

Lebih lanjut, dia mengungkapkan bahwa berbagai kejadian bencana yang terjadi di Indonesia dalam beberapa waktu terakhir memberikan sejumlah pembelajaran penting bagi upaya penguatan sistem penanggulangan bencana nasional.

Dinamika risiko menunjukkan bencana tal lagi selalu hadir sebagai kejadian tunggal yang berdiri sendiri. Namun, risiko dapat berkembang secara perlahan, saling berinteraksi dan memperkuat, serta menimbulkan dampak berantai yang menjalar ke berbagai sektor pembangunan, termasuk ekonomi, infrastruktur, layanan dasar, dan penghidupan masyarakat.

Ada beberapa aspek yang dijadikan perhatian utama oleh pemerintah. Pertama adalah memperkuat upaya pencegahan dan pengurangan risiko bencana sebagai bagian integral dari perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.

Selanjutnya, ia mengatakan meningkatkan kapasitas dan keandalan sistem deteksi serta peringatan dini agar mampu mengidentifikasi potensi ancaman secara cepat, akurat, dan tepat waktu. Terakhir ialah memastikan informasi risiko dan peringatan dini dapat diterjemahkan secara efektif menjadi aksi dini yang terencana, terkoordinasi, dan tepat sasaran.

Kolaborasi Kementerian PPN/Bappenas dan BNPB selanjutnya diarahkan untuk memastikan strategi penanggulangan bencana dapat diterjemahkan ke dalam perencanaan dan aksi yang lebih terkoordinasi, sehingga pemerintah tidak hanya bergerak ketika bencana terjadi, tetapi mampu mengantisipasi dan mengurangi risikonya sejak awal. Dengan demikian, kata Kepala Bappenas, pemerintah mampu mengidentifikasi, mengantisipasi, dan mengurangi risiko sejak dini.