Pemprov Gorontalo Resmikan Kawasan Non-Tunai di Bandara Djalaluddin

GORONTALO - Pemerintah Provinsi Gorontalo bersama Bank Indonesia meresmikan Kawasan Non-Tunai di Bandara Djalaluddin guna mendorong efisiensi dan perluasan ekosistem transaksi digital di pintu gerbang utama daerah tersebut. 

Wakil Gubernur Gorontalo Idah Syahidah Rusli Habibie mengatakan penerapan Kawasan Non-Tunai di Bandara Djalaluddin memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam melakukan transaksi pembayaran.

“Pembayaran non-tunai memberikan kemudahan yang sangat besar bagi masyarakat. Transaksi menjadi lebih mudah, cepat, dan tepat, karena kita tidak lagi dipusingkan dengan persoalan uang kembalian,” ujar Idah saat peluncuran Kawasan Non-Tunai di Bandara Djalaluddin Gorontalo, Senin (21/9).

Menurut Idah, penggunaan transaksi non-tunai di Gorontalo terus berkembang, baik di pasar maupun kalangan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Ia mengatakan pemerintah perlu terus memberikan sosialisasi dan edukasi agar masyarakat semakin memahami dan terbiasa menggunakan sistem pembayaran digital, termasuk masyarakat yang baru menggunakan layanan non-tunai di lingkungan bandara.

“Di era digital seperti sekarang, kita harus menyesuaikan diri dari pembayaran tunai menuju pembayaran non-tunai. Masyarakat juga perlu terus diberikan pemahaman agar semakin terbiasa menggunakan layanan ini,” katanya.

Idah menilai penerapan transaksi non-tunai di bandara dapat memberikan kemudahan bagi masyarakat sekaligus mendukung aktivitas ekonomi yang berlangsung di salah satu pintu masuk dan keluar Provinsi Gorontalo tersebut.

Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Gorontalo Bambang Setya Permana mengatakan penerapan Kawasan Non-Tunai di Bandara Djalaluddin diarahkan untuk membangun ekosistem transaksi digital, tidak hanya menyediakan merchant yang menerima pembayaran non-tunai.

“Yang kita bangun bukan hanya merchant yang bisa bertransaksi secara non-tunai, tetapi ekosistemnya. Kita mendorong seluruh pelaku kegiatan ekonomi untuk secara bertahap melakukan transformasi dari transaksi tunai menuju transaksi non-tunai,” jelas Bambang.

Ia mengatakan aktivitas di bandara tidak hanya berkaitan dengan pergerakan penumpang, tetapi juga barang dan kegiatan usaha yang melibatkan berbagai sektor, seperti pariwisata, agen perjalanan, transportasi, taksi bandara, UMKM, dan layanan tiket.

Penerapan transaksi non-tunai di Bandara Djalaluddin dilakukan melalui QRIS dan uang elektronik, termasuk pada layanan parkir.

Usai kegiatan, Wakil Gubernur Idah bersama Kepala Perwakilan BI Gorontalo mencoba langsung penggunaan kartu uang elektronik untuk melakukan transaksi saat melewati pos parkir Bandara Djalaluddin.