Karhutla Mengancam, Katingan Siapkan Rp5 Miliar untuk Penanganan

Palangka Raya - Pemerintah Kabupaten Katingan, Kalimantan Tengah, membahas penguatan dan realisasi anggaran daerah untuk mendukung penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) melalui koordinasi bersama pemerintah pusat.

"Pembahasan tersebut dilakukan dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Penanganan Karhutla bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI melalui Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah secara daring," kata Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Katingan Toto Jaya di Katingan, Selasa (22/9).

Toto mengatakan pembahasan dalam rakor mencakup ketersediaan dan realisasi anggaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk mendukung berbagai kebutuhan penanganan karhutla.

Dia mengatakan Pemkab Katingan memiliki alokasi Belanja Tidak Terduga (BTT) dalam APBD 2026 yang dapat digunakan untuk kebutuhan penanganan kondisi darurat, termasuk bencana.

Dalam penanganan karhutla 2026, pemerintah daerah juga mencantumkan kesiapan BTT sebesar Rp5 miliar untuk mendukung penanganan darurat bencana.

Menurut dia, dukungan anggaran menjadi bagian penting dalam memastikan kegiatan pencegahan dan penanggulangan karhutla dapat berjalan sesuai kebutuhan, termasuk pengerahan personel, penyediaan sarana dan prasarana serta dukungan operasional di lapangan.

Koordinasi dengan pemerintah pusat juga menjadi ruang bagi Pemkab Katingan untuk memantau kesiapan pembiayaan sekaligus memastikan pengelolaan anggaran penanganan karhutla dilakukan secara efektif dan sesuai ketentuan.

Melalui koordinasi tersebut, pemerintah daerah dapat menyesuaikan dukungan anggaran dengan kebutuhan penanganan di lapangan, sekaligus memperkuat kesiapsiagaan menghadapi karhutla.

Pemkab Katingan terus memperkuat sinergi dengan pemerintah pusat dan pemangku kepentingan lainnya dalam upaya pencegahan serta penanggulangan karhutla.

"Dengan perencanaan anggaran yang baik dan koordinasi lintas sektor yang berkelanjutan, dukungan pembiayaan diharapkan mampu memperkuat kesiapan daerah sehingga penanganan karhutla dapat dilakukan secara cepat, terarah dan berkesinambungan," katanya.

Dia menambahkan bahwa karhutla memberikan dampak terhadap kualitas lingkungan dan kesehatan masyarakat, terutama ketika asap hasil pembakaran menyebar ke kawasan permukiman.

Kondisi tersebut dapat menurunkan kualitas udara dan meningkatkan risiko gangguan kesehatan, khususnya bagi kelompok rentan seperti anak-anak, lanjut usia, ibu hamil, serta masyarakat yang memiliki aktivitas tinggi di luar ruangan.

"Selain itu, asap pekat juga dapat mengurangi jarak pandang dan mengganggu aktivitas masyarakat maupun layanan transportasi," katanya.

Dari sisi lingkungan dan pembangunan, karhutla dapat merusak vegetasi, mengganggu ekosistem serta menurunkan kualitas tanah dan udara. Karena itu, upaya pencegahan melalui deteksi dini, patroli, edukasi masyarakat, kesiapan personel dan peralatan, serta koordinasi lintas sektor menjadi penting agar potensi kebakaran dapat ditangani sejak awal.