Pemprov Diminta Fokus Pecahkan Tiga Masalah Krusial

JAKARTA – Ruang kerja tahun ini tinggal beberapa bulan. Untuk itu, Pemprov Jakarta diminta memfokuskan penggunaan anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk mengatasai banjir, sampah, dan lahan makam. “Fokuskan sisa APBD untuk penanggulangan banjir, sampah, dan lahan makam,” tandas Ketua Komisi D DPRD Jakarta Yuke Yurike, Selasa (15/9).

Menurutnya, penanggulangan banjir sangat dibutuhkan sebab Oktober-Desember diprediksi Jakarta bakal mengalami musim hujan sehingga diperlukan langkah mitigasi terhadap bencana. “Kami mendorong agar seluruh kesiapan menghadapi musim hujan benar-benar disiapkan,” ujarnya. Persiapan mulai dari drainase, pompa, saluran, sampai langkah mitigasi lainnya. “Jangan sampai penanganan baru dilakukan setelah terjadi banjir,” kata Yuke.

Terkait penanggulangan sampah, dia minta agar Pemprov segera mencari solusi alternatif untuk mengatasi tumpukan sampah yang tidak terangkut akibat pembatasan pembuangan sampah ke Tempat Pembuangan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang. Dia menilai, langkah tersebut diperlukan untuk menangani kondisi darurat. Dengan begitu, sampah yang masih tersisa tidak menimbulkan persoalan baru.

“Pemprov harus mencari alternatif solusi untuk tumpukan sampah yang tidak terangkut akibat pembatasan. Secara kedaruratan, ini harus dituntaskan agar tidak menimbulkan permasalahan baru,” ujar Yuke. Terlebih, lanjut dia, pembatasan pengangkutan menuju TPST Bantargebang berdampak pada masih adanya volume sampah yang belum teratasi.

Maka, Pemprov perlu menjajaki kerja sama dengan pihak lain yang dapat membantu menangani persoalan tersebut secara situasional. “Kita harapkan Pemprov menjajaki kerja sama dengan pihak-pihak lainnya. Tujuannya agar dalam keadaan darurat dapat menuntaskan masalah ini,” jelas Yuke.

Sementara itu, terkait pelayanan pemakaman, dia mengatakan Komisi D merekomendasikan peningkatan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat. Informasi mengenai prosedur pemakaman, pemeliharaan makam, serta klasifikasi layanan pemakaman dinilai perlu disampaikan secara lebih luas.

“Pemprov juga perlu melakukan sosialisasi mengenai pemeliharaan makam dan fasilitas pemakaman, termasuk prosedur dan klasifikasi layanan, sehingga masyarakat mendapatkan informasi yang jelas,” tutur Yuke.

Keluarga

Sementara itu, masalah yang tak kalah penting menyangkut keluarga. Pemprov Jakarta terus berupaya mewujudkan keluarga berketahanan dengan mengintegrasikan berbagai progam ke dalam Satyagraha. Dengan kata lain, Satyagaraha menjadi wadah kegiatan Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS).

“Kita bisa integrasikan program-program yang tujuannya sama. Kita berupaya membangun keluarga yang berketahanan, berdaya, dan bisa menjadi tempat aman untuk seluruh anggota,” tutur Kepala Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk (PPAPP) Jakarta, Dwi Oktavia, dalam seminar daring “Sosialisasi Satyagatra,” Selasa (15/9).

Dia menyampaikan, Satyagatra dapat membersamai keluarga Jakarta mulai dari layanan informasi, edukasi, konsultasi, dan pendampingan keluarga. Menurut Dwi, Satyagatra, menyediakan berbagai layanan. Ini termasuk konseling balita dan anak. Ada juga konseling pranikah calon pengantin. Konseliing remaja, KB dan kesehatan reproduksi. Bahkan ada juga pemberdayaan ekonomi keluarga.

Sasaran layanan tersebut, adalah masyarakat yang membutuhkan data dan informasi. Ini merupakan salah satu peluang untuk menyatukan program-program atau nilai-nilai dalam Pusat Informasi dan Konsultasi (PIK) Keluarga yang dibina melalui Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) dengan Satyagatra.

Lebih lanjut, Dwi mengingatkan bahwa pembangunan keluarga merupakan pilar penting untuk menciptakan sumber daya manusia yang sehat, tangguh, dan berdaya. Menurutnya, semua selalu berawal dari keluarga. Maka, keluarga harus dapat menyiapkan lingkungan dan komunikasi yang baik. Juga kesempatan tumbuh kembang yang baik kepada anak-anak. “Keberhasilan menciptakan generasi unggul sangat bergantung pada ketahanan keluarga,” tutur Dwi.