Skotlandia, Wales dan Irlandia Utara Kompak Sebut Punya Hak Tentukan Nasib Sendiri

LONDON - Para pemimpin Skotlandia, Irlandia Utara, dan Wales, Senin (14/9), menandatangani nota kesepahaman penting yang mendesak pemerintah Inggris Raya untuk bersiap menghadapi perubahan konstitusional.

Sebuah deklarasi bersama yang ditandatangani oleh Menteri Pertama Wales dan pemimpin Plaid Cymru, Rhun ap Iorwerth, Menteri Pertama Skotlandia dan pemimpin Scottish National Party, John Swinney, dan Menteri Pertama Irlandia Utara dan wakil presiden partai Sinn Fein, Michelle O’Neill, menyatakan bahwa lanskap politik “sedang berubah.”

"Setiap bangsa memiliki hak untuk menentukan masa depannya sendiri, melalui cara-cara demokratis dan sesuai dengan kehendak rakyatnya," menurut dokumen tersebut.

Para pemimpin tersebut menyatakan keyakinan mereka bahwa "masa depan bangsa-bangsa kami ada di dalam Uni Eropa", seraya menambahkan bahwa, untuk pertama kalinya, terdapat menteri pertama di Skotlandia, Wales dan Irlandia Utara "yang semuanya berkomitmen untuk meraih kemerdekaan dari Inggris Raya."

Dengan menyatakan bahwa Brexit (keluarnya Inggris Raya dari Uni Eropa) telah merusak perekonomian dan membatasi peluang bagi rakyat mereka, deklarasi tersebut menegaskan keinginan para pemimpin untuk bekerja sama dalam membangun kembali dan memperkuat hubungan dengan Eropa, serta menciptakan peluang yang lebih besar bagi perdagangan, investasi, budaya, dan kerja sama.

"Bangsa-bangsa kami memiliki hak untuk menentukan nasib sendiri. Kami mendesak Pemerintah Inggris untuk bersiap, merencanakan, dan memfasilitasi perubahan konstitusional di setiap wilayah," menurut deklarasi bersama tersebut.

Deklarasi itu menyatakan bahwa tidak ada pemerintah Westminster yang "berhak menghalangi demokrasi atau melemahkan" prinsip bahwa ketiga bangsa tersebut akan menentukan masa depan mereka sendiri.

"Bagi masyarakat yang menyaksikan di seluruh kepulauan ini -- dan bagi mereka yang menyaksikan dari seluruh dunia -- tidak ada tanda yang lebih jelas bahwa masa kekuasaan Westminster akan segera berakhir," kata para pemimpin tersebut.

"Yang menyatukan kami adalah tekad untuk memastikan suara bangsa kami didengar, rakyat kami memiliki kesempatan untuk berkembang, dan kerja sama antara Skotlandia, Wales, dan Irlandia dapat diperkuat," tambahnya.

Penyatuan Irlandia

Deklarasi tersebut disampaikan setelah pertemuan tatap muka pertama antara ketiga pemimpin nasionalis di Cardiff, ibu kota Wales, Senin (14/9).

Untuk pertama kalinya sejak proses devolusi (pelimpahan wewenang) dimulai pada 1997, ketiga wilayah tersebut memiliki menteri utama yang menginginkan pemisahan diri dari Inggris Raya.

Berbicara kepada Sky News menjelang pertemuan tersebut, O'Neill mengatakan bahwa lanskap politik secara keseluruhan "sangat berubah," seraya menambahkan bahwa penyatuan Irlandia merupakan opsi yang "sangat mungkin diwujudkan."

Hal itu menyusul pernyataan Presiden AS Donald Trump, Senin, yang menyebut penyatuan Irlandia dan Irlandia Utara sebagai langkah yang "sangat alami," dengan mengisyaratkan bahwa pembagian wilayah secara historis itu sebaiknya diselesaikan.

Pernyataan tersebut menindaklanjuti komentar yang dia sampaikan pada Sabtu saat berada di Irlandia, di mana dia mengatakan akan "sangat senang" melihat Irlandia bersatu.

"Perubahan lanskap politik di seluruh kepulauan ini" berarti terdapat alasan kuat untuk menjalin "kerja sama politik praktis" di berbagai bidang seperti energi, ekonomi, dan kerja sama dengan Eropa," menurut kutipan BBC dari pernyataan juru bicara partai Plaid.