UPTD Malaria Center Mimika Catat Temuan Positif Malaria Mencapai 116.606 Kasus

Timika - Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Malaria Center Mimika, Kabupaten Mimika, Papua Tengah mencatat temuan positif malaria di wilayah itu sejak Januari hingga 14 September 2026 mencapai 116.606 kasus.

Kepala UPTD Malaria Center Mimika Imelda Ohoiledjaan di Timika, Senin, mengatakan jumlah kasus positif tersebut didapatkan dari 998.836 orang yang diperiksa sejak Januari 2026.

"Saya sangat yakin sekali saat ini mungkin sudah sampai satu juta testing, mungkin karena kesibukan teman-teman sehingga belum diinput ke aplikasi Elektronik Sistem Informasi Surveilans Malaria (e-SISMAL). Saya optimistis di akhir tahun kami bisa mendapatkan lebih dari satu juta testing," ujarnya.

Ia mengatakan, Kelurahan Pasar Sentral Timika di Distrik Mimika Baru menjadi wilayah dengan kasus malaria tertinggi dengan 12.025 kasus positif, diikuti Wania di Distrik Wania dengan 11.922 kasus positif malaria.

"Paling rendah di Kampung Ayuka 416 kasus. Kampung Ayuka itu secara administrasi berada di Distrik Mimika Timur Jauh, tetapi letak kampungnya lebih dekat dengan Distrik Mimika Timur yang masih ada di wilayah pinggiran Kota Timika," ujarnya.

Kementerian Kesehatan melalui peta jalan eliminasi malaria sejak 2024 memberikan target kepada Pemerintah Mimika hingga 2028 melakukan pemeriksaan malaria sebanyak 2.075.723. Kabupaten Mimika sendiri menargetkan eliminasi malaria pada 2030.

"Mimika diberikan target dua juta testing karena berdasarkan estimasi dari Organisasi Kesehatan Dunia ( WHO) masih ada 200 ribu kasus malaria di Mimika. Dengan dua juta testing maka kita akan dapat 200 ribu kasus. Pada 2025, ada 1,3 juta testing dan ditemukan 190 ribu kasus positif malaria. Bayangkan kalau dua juta testing bisa jadi estimasi WHO benar 200 ribu kasus positif," ujarnya.

Ia menegaskan bahwa upaya eliminasi malaria membutuhkan dukungan dan partisipasi dari seluruh masyarakat di wilayah itu.

Masyarakat diajak agar mendukung setiap program eliminasi malaria yang dilakukan oleh pemerintah di lingkungan tempat tinggal masing-masing.