Ketahanan Energi di Atas Kertas, Presiden Diminta Evaluasi ESDM dan Pertamina

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto diminta mengevaluasi secara menyeluruh kinerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, baik Menteri dan pejabatnya serta lembaga terkait seperti Pertamina yang dinilai gagal bertugas mengamankan pasokan energi nasional. 

Desakan itu disampaikan Institute for Essential Services Reform (IESR) menyusul gangguan pasokan Bahan Bakar Minyak (BBM) yang meluas di Sulawesi Selatan, Jawa, hingga Sumatra yang tidak hanya menyulitkan masyarakat memperoleh bahan bakar, tetapi juga berpotensi meningkatkan biaya transportasi dan distribusi serta menekan daya beli masyarakat.

Founder yang juga Direktur Eksekutif IESR, Fabby Tumiwa dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Minggu (13/9) mengatakan situasi kelangkaan BBM dan antrean panjang di hampir semua SPBU membuktikan bahwa penilaian ketahanan energi Indonesia masih berada di atas kertas, belum diikuti kemampuan membangun cadangan energi, memperkuat manajemen logistik, dan menjalankan strategi krisis sebagaimana diamanatkan Undang-undang (UU) Energi.

Menghadapi situasi saat ini, Fabby pun mendorong Pemerintah memperkuat langkah normalisasi distribusi di wilayah yang masih mengalami tekanan pasokan dengan menambah volume BBM sementara dan melakukan redistribusi antar-terminal secara berkala.

IESR juga meminta Pemerintah memprioritaskan pasokan bagi layanan publik dan sektor ekonomi penting melalui antrean atau waktu layanan khusus untuk angkutan umum, ambulans, logistik pangan, nelayan, petani, dan kelompok lainnya.

Selain memperkuat distribusi, pemerintah dinilai perlu meningkatkan transparansi informasi mengenai stok terminal, jadwal pengiriman, ketersediaan SPBU, waktu antrean, dan kuota harian agar masyarakat memperoleh kepastian pasokan.

Pemulihan pasokan desak Fabby harus dituntaskan dalam 7-10 hari ke depan agar tidak berdampak lebih luas ke pekerja harian, pengemudi angkutan dan ojek, nelayan, petani, pelaku usaha mikro, hingga distribusi pangan.

Di sisi permintaan, IESR menilai lonjakan konsumsi perlu diantisipasi melalui sistem subsidi yang lebih adaptif, terutama setelah kenaikan harga BBM nonsubsidi memperlebar disparitas harga dengan BBM subsidi.

Data BPH Migas yang dikutip IESR menunjukkan konsumsi harian Pertalite pada Agustus mencapai 84.368 kiloliter atau 11,3 persen di atas tingkat sebelum kenaikan harga Pertamax, sedangkan penyaluran solar meningkat 15,1 persen menjadi 58.271 kiloliter per hari.

IESR pun mendesak Pemerintah mereformasi subsidi BBM secara bertahap dari subsidi berbasis komoditas menjadi bantuan yang lebih tepat sasaran kepada penerima manfaat. Reformasi tersebut harus disertai perlindungan bagi kelompok yang bergantung pada BBM serta diarahkan untuk memperkuat ketahanan energi nasional.

“Penghematan subsidi harus diarahkan untuk memperkuat transportasi publik, elektrifikasi kendaraan, cadangan BBM regional, dan energi terbarukan,” pungkas Fabby.

Disalahgunakan

Sementara itu, Koordinator Asosiasi Pengamat Energi Indonesia (APEI), Sofyano Zakaria menilai masalah antrean BBM di daerah jangan hanya dilihat dari sisi suplai, tetapi harus dipastikan penyebabnya, apakah karena kuota tidak mencukupi, terjadi lonjakan konsumsi, gangguan distribusi, atau BBM subsidi dibeli oleh pihak yang tidak berhak.

Pemda juga harus responsif apabila di lapangan ditemukan indikasi penyalahgunaan BBM subsidi, misalnya untuk kegiatan industri, usaha yang tidak sesuai ketentuan, hingga aktivitas pertambangan ilegal.

“Kalau ditemukan penyalahgunaan, Pemda harus berani bertindak dan berkoordinasi dengan aparat penegak hukum. Jangan hanya melihat antreannya, tetapi membiarkan penyebab kebocoran berlangsung,” tegasnya.