Golkar Baca Sinyal AHY Mulai Bersiap Hadapi Pilpres 2029

Jakarta - Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia menilai pernyataan Ketua Umum DPP Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) soal kekuasaan merupakan sinyal kesiapan maju dalam kontestasi Pilpres 2029.

"Dilihat dari cara penyampaian, gestur, dan standing position-nya, AHY seperti memberi signal kuat bahwa beliau siap menjadi salah seorang contender dalam Pilpres mendatang," kata Doli di Jakarta, Senin ((7/9).

Doli mengatakan fenomena tersebut menunjukkan kontestasi Pilpres 2029 semakin terbuka dan mulai menarik perhatian berbagai kekuatan politik yang dinilainya mulai mempersiapkan diri.

Menurut dia, secara substansi pihaknya menyetujui pernyataan AHY mengenai pentingnya menjaga pertumbuhan demokrasi, tanggung jawab seluruh institusi negara, tugas utama pemerintah, serta hak dan kewajiban warga negara.

Doli mengatakan AHY yang saat ini menjadi bagian dari pemerintahan juga memiliki tanggung jawab terhadap berbagai situasi yang dihadapi masyarakat.

"Kesulitan yang dihadapi rakyat adalah tanggung jawab seluruh pihak. Pemerintah, DPR, dan juga partai politik, adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan," katanya.

Untuk itu, Doli menyatakan Partai Golkar menghormati agenda, sikap, keputusan, dan langkah setiap partai politik sebagai bagian dari kedaulatan dan otoritas masing-masing.

"Kami saat ini, hingga 2029, tetap fokus untuk membantu mensukseskan seluruh program pemerintahan Prabowo-Gibran, membantu sekuat tenaga agar rakyat bisa segera keluar dari masalah yang dihadapi," kata Wakil Ketua Badan Legislasi DPR RI itu.

Sebelumnya, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono mengingatkan kadernya bahwa kekuasaan bukan milik seseorang untuk selamanya, melainkan amanah rakyat yang memiliki batas waktu.

"Kekuasaan bukan milik seseorang untuk selamanya. Kekuasaan adalah amanah rakyat yang memiliki batas waktu," kata AHY saat berpidato dalam acara HUT Ke-25 Partai Demokrat di Gedung DPP Demokrat, Jakarta, Sabtu (6/9).

AHY mengatakan prinsip tersebut perlu terus dipegang kader Partai Demokrat untuk menjaga iklim demokrasi di Indonesia tetap sehat.

Menurut mantan perwira TNI itu, demokrasi merupakan hak seluruh masyarakat yang harus dijaga karena memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk memilih dan dipilih sebagai pemimpin.