Pemprov Kalbar Diminta Segera Menetapkan Status Bencana Asap

PONTIANAK – Biasanya dalam kebiasaan karhutla, Kalimantan Tengah menjadi area paling parah. Namun untuk karhutla kali ini justru Kalimantan Barat yang sangat parah. Untuk itu, Aliansi Masyarakat Adat Nusantara Kalimantan Barat meminta pemerintah daerah untuk melakukan percepatan penetapan status bencana asap, menanggapi kondisi karhutla (kebakaran hutan dan lahan) yang semakin meluas dan mengganggu kehidupan masyarakat.

"Dampak kabut asap ini bukan hanya dirasakan oleh masyarakat Kalimantan, tetapi juga berpotensi berdampak hingga negara-negara tetangga. Karena itu, penanganannya membutuhkan perhatian dan koordinasi yang semakin kuat," kata Ketua Pelaksana Harian Wilayah AMAN Kalimantan Barat Tono di Pontianak, Jumat.

Dia mengatakan dampak kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan telah berlangsung hampir tiga bulan dan mempengaruhi berbagai aktivitas masyarakat.

Menurut dia, persoalan tersebut tidak lagi hanya berkaitan dengan lingkungan, tetapi telah menyentuh aspek kemanusiaan, kesehatan, pendidikan, perekonomian, dan mobilitas masyarakat.

Ia menilai pemerintah perlu mempertimbangkan penetapan kondisi kabut asap sebagai bencana daerah maupun nasional untuk memperkuat pengerahan sumber daya dalam penanganan karhutla dan pemulihan masyarakat terdampak.

Tono merujuk Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana yang mengatur sejumlah pertimbangan dalam penetapan status dan tingkat bencana.

Pertimbangan tersebut antara lain jumlah korban, kerugian harta benda, kerusakan sarana dan prasarana, luas wilayah terdampak, serta dampak sosial dan ekonomi.

Sementara itu, Ketua Pengurus Daerah Asosiasi Jurnalis Masyarakat Adat Nusantara Kalimantan Barat Ridhoino Kristo Sebastianus Melano menilai keselamatan masyarakat harus menjadi prioritas utama dalam menghadapi dampak kabut asap.

Menurut pria yang akrab disapa Doy Melano itu, kondisi tersebut membutuhkan kolaborasi pemerintah, masyarakat, dunia usaha, relawan, media, dan seluruh elemen terkait.

"Ketika dampaknya sudah menyentuh kesehatan, pendidikan, ekonomi dan mobilitas, maka respons terhadap situasi ini memang perlu dilakukan secara cepat, terukur dan terkoordinasi," katanya.

Ia menambahkan media memiliki peran penting menyampaikan informasi akurat mengenai kondisi di lapangan sekaligus menjadi jembatan antara masyarakat terdampak dan pemangku kebijakan.

AMAN Kalbar berharap langkah penanganan kabut asap terus diperkuat dengan mengutamakan keselamatan masyarakat, perlindungan kesehatan, keberlangsungan aktivitas ekonomi dan pendidikan, serta percepatan pemulihan lingkungan.

Sebelumnya, Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan, mengajak seluruh elemen masyarakat memperkuat semangat gotong royong dalam menangani kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang masih terjadi di sejumlah wilayah Kalimantan Barat.

Menurut Gubernur, penanganan Karhutla membutuhkan keterlibatan semua pihak dan tidak dapat hanya mengandalkan pemerintah maupun aparat. Kepedulian dan partisipasi masyarakat sangat diperlukan, baik dalam membantu penanganan di lapangan maupun mencegah terjadinya kebakaran baru.