Solar Langka di Sumbar, Danantara Segera Tindaklanjuti Laporan Gubernur.

Chief Operating Officer (COO) Danantara Dony Oskaria memastikan pihaknya akan segera menindaklanjuti laporan Gubernur Sumatera Barat (Sumbar) Mahyeldi Ansharullah terkait kelangkaan solar yang masih terjadi di sejumlah daerah di Sumbar.

Danantara meminta distribusi bahan bakar minyak (BBM), khususnya solar, segera dibenahi agar tidak mengganggu aktivitas masyarakat.

Komitmen tersebut disampaikan Dony saat menerima kunjungan Mahyeldi dalam pertemuan di Wisma Danantara, Jakarta, Kamis.

Menurut Dony dalam keterangan yang diterima, ketersediaan BBM merupakan kebutuhan penting bagi masyarakat sehingga kelancaran distribusinya harus menjadi perhatian.

"Saya panggil segera Dirut (Pertamina) Patra Niaga," kata Dony.

Dalam pertemuan yang berlangsung sekitar satu jam itu, Mahyeldi menyampaikan bahwa Pemerintah Provinsi Sumatera Barat belum memperoleh akses terhadap data distribusi BBM dari Pertamina.

Padahal, data tersebut dinilai penting untuk melakukan pengawasan penyaluran solar dan mencegah potensi penyalahgunaan.

Dony yang juga menjabat sebagai Kepala BP BUMN menegaskan persoalan distribusi BBM tidak boleh dibiarkan berlarut-larut karena dapat berdampak langsung terhadap kegiatan ekonomi masyarakat.

Selain membahas persoalan solar, pertemuan tersebut juga membahas sejumlah agenda strategis pembangunan di Sumatera Barat, mulai dari pengembangan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR), penanganan pertambangan tanpa izin (PETI), proyek energi baru terbarukan, pemanfaatan gas Sinamar, pembangunan jalan tol, hingga pengembangan Pelabuhan Teluk Bayur.

Terkait aktivitas PETI yang masih marak di Sumbar, Dony menawarkan pendekatan yang mengintegrasikan kepentingan ekonomi masyarakat dengan aspek perlindungan lingkungan. Ia meminta pemerintah daerah melakukan pendataan secara akurat terhadap aktivitas pertambangan rakyat.

Menurut Dony, Danantara akan mendorong PT Antam untuk berperan sebagai perusahaan inti, sementara kelompok tambang rakyat yang telah memiliki izin dapat menjadi bagian dari ekosistem pertambangan yang lebih tertata.

Skema tersebut, lanjutnya, harus disertai pengelolaan lingkungan yang ketat melalui penyusunan Amdal, reklamasi lahan, serta penanaman kembali kawasan pascatambang.

"Hilirisasi, reklamasi, dan penanaman kembali harus berjalan bersamaan agar manfaat ekonomi dan kelestarian lingkungan dapat dijaga," ujarnya.

Dalam kesempatan yang sama, Mahyeldi juga menyerahkan proposal lima proyek pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) dan pembangkit listrik tenaga gas (PLTG) dengan nilai investasi mencapai Rp5,35 triliun untuk periode 2027-2029.