Jawab Kebutuhan Masyarakat, Pemprov Banten Hadirkan Layanan Publik Terpadu di Pandeglang

SERANG – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten menghadirkan pelayanan publik secara langsung di Lapangan Dapur Leoz, Desa Tegal, Kecamatan Cikedal, Kabupaten Pandeglang guna mendekatkan akses layanan dasar bagi masyarakat setempat.

Gubernur Banten, Andra Soni, dalam keterangannya di Serang, Kamis (03/9), mengatakan penyediaan layanan terpadu ini merupakan wujud kehadiran pemerintah untuk menjawab kebutuhan masyarakat secara menyeluruh, mulai dari aspek kesehatan, legalitas usaha, hingga pemenuhan kebutuhan pangan.

"Semua ada interdependensinya. Usaha, kesehatan, irigasi, air, pangan, sandang, papan, dan kesehatan. Kita berusaha supaya masyarakat bisa berusaha dan mandiri," ujarnya.

Kegiatan layanan jemput bola ini diinisiasi Pemprov Banten berkolaborasi dengan Pemerintah Kabupaten Pandeglang, BUMD, serta berbagai perangkat daerah.

Berbagai layanan, meliputi Cek Kesehatan Gratis (CKG), Gerakan Pangan Murah, pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) gratis bagi pelaku UMKM, serta penyerahan beragam bantuan sosial dan pendidikan.

Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Banten, Ati Pramudji Hastuti, mengatakan salah satu layanan yang paling diminati adalah CKG. Berdasarkan data, cakupan CKG di Banten telah menembus angka 50,24 persen atau melampaui target pusat yang dipatok sebesar 46 persen dari total 12,9 juta penduduk.

"Pesan arahan Bapak Gubernur dan Bapak Wakil Gubernur sangat jelas, yaitu capaian CKG bukan hanya sekadar target angka, tetapi bagaimana caranya kalau bisa lebih dari separuh penduduk mendapatkan akses layanan CKG," kata Ati.

Melalui pemeriksaan dini tersebut, petugas medis banyak menemukan kasus penyakit tidak menular, seperti hipertensi dan diabetes, serta melakukan penanganan aktif terhadap kasus TBC. Warga yang terdeteksi langsung diberikan pengobatan awal serta diarahkan untuk melanjutkan perawatan di puskesmas terdekat.

Selain kesehatan, Pemprov Banten juga menyalurkan bantuan sosial secara simbolis, mulai dari paket sembako, bantuan pendidikan melalui program Sarjana Penggerak Desa, Jaminan Sosial Keluarga (Jamsos Keluarga), hingga dukungan bagi pelaku Usaha Ekonomi Produktif (UEP), penyandang disabilitas, dan lansia.