Pemerintah Benahi Efektivitas Makan Siang Sekolah Bergizi, Ahli Bidang Operasional Usulkan Pendekatan Sains dan Data

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali bergulir pada Senin (13/7) lalu, bertepatan dengan tahun ajaran baru sekolah. Di tengah pelaksanaannya yang menyedot anggaran fantastis hingga Rp1 triliun per hari, pemerintah didorong untuk segera membenahi tata kelola guna mencegah kebocoran fiskal dan menutup celah korupsi. Langkah pembenahan ini mulai terlihat dari instruksi langsung Presiden Prabowo Subianto kepada Badan Gizi Nasional (BGN) untuk mengkaji ulang efektivitas program, mulai dari standardisasi harga hingga validitas data penerima manfaat.

Wakil Kepala BGN, Agustina Arumsari, menegaskan bahwa pemerintah saat ini sedang berfokus pada evaluasi harga patokan Rp15.000 per porsi yang selama ini dinilai terlalu kaku, terutama jika dihadapkan pada realitas geografis Indonesia.

"Termasuk tadi begini, ke daerah 3T ada di wilayah timur, silakan dikaji apakah sama nih dengan yang di Jawa Rp 15.000? Silakan dikaji," ujar Agustina Arumsari di Kompleks Istana, Jakarta.

Selain soal harga, BGN juga tengah membenahi ketimpangan distribusi agar MBG lebih banyak dinikmati masyarakat menengah ke bawah. Agustina menambahkan bahwa Presiden meminta agar validasi data Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dan penerima manfaat benar-benar dibersihkan dari kelompok yang tidak berhak.

"Bapak Presiden benar-benar memberikan arahan agar data diperbaiki dulu supaya bisa mengambil keputusan yang tepat. Yang tidak harus menerima lagi program MBG ya silakan tidak usah menerima lagi, fokuskan pada desil bawah di daerah tertinggal," tambahnya.

Usulan Lelang Kombinatorial Seperti di Cili

Kekakuan sistem dan rentannya program ini terhadap praktik korupsi mendapat sorotan tajam dari kalangan akademisi. Dhanan Sarwo Utomo, Assistant Professor bidang Riset Operasional di Heriot-Watt University, menilai inefisiensi yang terjadi saat ini berakar dari perencanaan yang mengabaikan sains dan data.

"Yang terjadi pada MBG bukanlah sesuatu yang mengagetkan. Sistem ini sejak awal dibajak oleh pemburu rente karena sistem konvensional mematok harga secara kaku, tanpa mengindahkan jumlah porsi dan kepadatan wilayah yang bisa dipegang mitra," tegas Dhanan.

Menurut Dhanan, Indonesia tidak perlu meraba-raba mencari solusi. Pendekatan matematika melalui metode "Lelang Kombinatorial", seperti yang sukses diterapkan pada program Programa de Alimentación Escolar (PAE) di Cili, dapat menjadi jalan keluar. Melalui sistem ini, pemerintah tidak lagi memborong dengan harga standar yang kaku.

Sebaliknya, mitra bersaing secara terbuka memberikan penawaran harga terbaik untuk sebuah "paket" wilayah yang berdekatan. Karena wilayahnya berdekatan dan volumenya besar, mitra bisa menekan ongkos operasional, seperti rute logistik searah dan belanja grosir, sehingga mampu memberikan harga yang lebih murah kepada negara.

"Sistem semacam ini sangat ampuh menutup celah korupsi dan praktik bagi-bagi jatah. Penentuan pemenang tender tidak lagi bergantung pada lobi-lobi di ruang tertutup atau kedekatan politik, melainkan dihitung murni secara matematis dengan komputer yang transparan," jelas Dhanan menguraikan keunggulan sistem tersebut.

Jika skema pengadaan berbasis sains ini diimplementasikan, negara tidak hanya mendapatkan efisiensi harga riil dari penyedia jasa, tetapi juga mampu mengamankan puluhan triliun uang rakyat tanpa mematikan usaha kecil.

"Penerapan sistem ini terbukti menghemat kas negara hingga 8% di Cili. Jika diterapkan pada anggaran MBG kita, penghematannya bisa mencapai Rp26 triliun. Pemerintah juga tetap bisa membatasi kuota monopoli perusahaan besar, sehingga sisa wilayahnya wajib didistribusikan kepada pelaku UMKM lokal," tutupnya.

Dengan evaluasi yang tengah dilakukan oleh BGN dan tersedianya alternatif solusi berbasis riset operasional, publik kini menanti transformasi MBG. Harapannya, program ini benar-benar beralih wujud dari sekadar beban fiskal menjadi investasi yang transparan dan tepat sasaran.