Jakarta Butuh Hub Logistik di Utara Jakarta

JAKARTA - Daerah Jakarta membutuhkan sistem logistik perkotaan yang mampu menjamin ketersediaan barang secara cepat, efisien, dan berkelanjutan. Berdasarkan proyeksi BPS, penduduk DKI Jakarta pada pertengahan 2025 mencapai 10,68 juta jiwa. 

Permintaan aktual kota lebih besar karena Jakarta juga melayani pekerja komuter dari kawasan penyangga serta berbagai kegiatan bisnis, pemerintahan, perdagangan, hotel, restoran, dan layanan publik.

Founder dan CEO Supply Chain Indonesia (SCI), Setijadi, menilai besarnya permintaan tersebut membutuhkan hub logistik yang bukan sekadar tempat penyimpanan. Fasilitas itu harus menjalankan fungsi konsolidasi, pengolahan pesanan, cross-docking, rantai dingin, dan distribusi cepat untuk memenuhi kebutuhan pangan, barang konsumsi, produk industri, farmasi, serta perdagangan elektronik.

"Jakarta Utara merupakan lokasi paling strategis karena menghubungkan Pelabuhan Tanjung Priok, jaringan distribusi Jabodetabek dan nasional, serta pasar Jakarta. Wilayah ini juga memiliki 1,82 juta penduduk dan basis kegiatan ekonomi yang besar," katanya.

Berdasarkan angka sangat sementara BPS, PDRB Jakarta Utara atas dasar harga berlaku pada 2025 mencapai Rp713,97 triliun. Industri pengolahan menyumbang Rp207,88 triliun atau 29,12 persen; perdagangan Rp136,78 triliun atau 19,16 persen; serta transportasi dan pergudangan Rp41,89 triliun atau 5,87 persen.

Industri pengolahan, perdagangan, serta transportasi dan pergudangan—tiga sektor yang membentuk basis permintaan dan layanan logistik—secara keseluruhan menyumbang 54,15 persen terhadap PDRB Jakarta Utara.

Secara riil sektor transportasi dan pergudangan Jakarta Utara tumbuh 8,67 persen pada 2025, lebih tinggi daripada pertumbuhan ekonomi wilayah tersebut sebesar 4,92 persen. Perkembangan itu memperkuat kebutuhan peningkatan kapasitas dan kualitas sistem logistik perkotaan.

Pengembangan Hub Logistik
Berkaitan dengan hal itu, Rektor Institut Transportasi dan Logistik (ITL) Trisakti, Yuliantini, merekomendasikan pengembangan fasilitas berproduktivitas lahan tinggi karena Jakarta Utara menghadapi harga lahan mahal, keterbatasan ruang, kemacetan, serta risiko banjir dan rob.

"Prioritasnya mencakup urban consolidation center, cold-chain hub, fasilitas distribusi cepat, dan layanan logistik bernilai tambah yang terintegrasi secara digital," katanya.

Pengembangan hub harus didukung tata ruang, konektivitas multimoda, pengaturan angkutan barang, mitigasi risiko lingkungan, teknologi, dan SDM logistik yang kompeten. Kolaborasi pemerintah, perguruan tinggi, dan industri diperlukan agar fasilitas tersebut mendukung ketahanan pasokan, mengurangi perjalanan kendaraan barang yang tidak efisien, dan meningkatkan kualitas layanan kepada warga.

Yuliantini mengatakan pemerintah perlu memetakan permintaan siang dan malam, asal-tujuan barang, waktu tempuh, biaya distribusi, kebutuhan pengguna, serta calon investor.

"Pengembangan harus dilakukan bertahap dengan komitmen pengguna utama serta target utilisasi dan efisiensi terukur agar layak secara komersial dan memberikan manfaat nyata bagi Jakarta," tutupnya.