Direktur CIA Mendadak Terbang ke Moskow, Beri Peringatan Keras Soal Ancaman Negara Baltik

JAKARTA – Direktur CIA John Ratcliffe dilaporkan melakukan kunjungan mendadak ke Moskow pada 25 Agustus 2026. Kunjungan tersebut disebut bertujuan memperingatkan Rusia agar tidak melakukan serangan terhadap negara-negara NATO, terutama Estonia, Latvia, dan Lithuania.

Informasi tersebut disampaikan sejumlah sumber yang mengetahui kunjungan Ratcliffe kepada Radio Free Europe/Radio Liberty (RFE/RL). Kunjungan ini menjadi perhatian karena merupakan kunjungan publik pertama Ratcliffe ke Rusia sejak dirinya menjabat sebagai Direktur CIA di bawah pemerintahan Presiden Amerika Serikat Donald Trump.

Kehadiran Ratcliffe di Moskow berlangsung ketika kekhawatiran negara-negara Baltik terhadap potensi agresi Rusia kembali meningkat. Seorang diplomat Baltik yang berbicara secara anonim mengatakan para pejabat di kawasan tersebut telah mendapatkan informasi sebelumnya mengenai rencana kunjungan kepala CIA tersebut.

Pemerintah Rusia membenarkan bahwa pertemuan antara Ratcliffe dan pejabat intelijen Rusia memang berlangsung. Direktur Dinas Intelijen Luar Negeri Rusia, Sergei Naryshkin, mengatakan dirinya mengadakan pertemuan kerja dengan Ratcliffe untuk membahas sejumlah persoalan sensitif.

Namun, Naryshkin tidak mengungkapkan rincian mengenai topik yang dibicarakan dalam pertemuan tersebut. Sementara itu, Kremlin membantah laporan bahwa kunjungan tersebut berkaitan dengan peringatan mengenai kemungkinan serangan Rusia ke negara-negara Baltik.

“Banyak sekali cerita-cerita menakutkan seperti itu yang dipublikasikan saat ini.... Itu tidak ada hubungannya dengan kenyataan,” kata Juru Bicara Kremlin Dmitry Peskov kepada wartawan pada 27 Agustus 2026.

Estonia, Latvia, dan Lithuania merupakan anggota NATO yang selama beberapa tahun terakhir aktif memperingatkan mengenai meningkatnya ancaman dari Rusia. Ketiga negara tersebut memiliki posisi strategis karena berbatasan atau berada sangat dekat dengan wilayah Rusia dan kawasan yang menjadi pusat ketegangan keamanan Eropa.

Kekhawatiran tersebut kembali mencuat setelah tiga komisioner Baltik, Kaja Kallas, Andrius Kubilius, dan Valdis Dombrovskis, menyampaikan peringatan mengenai memburuknya situasi keamanan di kawasan. Surat yang ditujukan kepada Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen itu juga menyoroti meningkatnya pelanggaran wilayah udara serta penyusupan drone Rusia.

Surat tersebut turut mendapat dukungan dari komisioner Polandia dan Finlandia untuk Uni Eropa. Negara-negara tersebut sama-sama memiliki kepentingan keamanan yang besar terhadap perkembangan aktivitas militer dan operasi hibrida Rusia di kawasan Eropa Timur dan Baltik.

Meski terdapat kekhawatiran mengenai aktivitas Rusia, para diplomat Baltik mengatakan belum ada indikasi bahwa serangan konvensional terhadap negara-negara Baltik akan segera terjadi. Namun, mereka menyebut adanya informasi intelijen mengenai kemungkinan operasi bendera palsu Rusia selama musim panas.

Dalam beberapa tahun terakhir, negara-negara Baltik menghadapi berbagai bentuk aktivitas yang disebut sebagai kampanye perang hibrida Rusia. Bentuknya mencakup pengintaian wilayah udara, peperangan elektronik, dugaan sabotase, hingga operasi siber.

Salah satu insiden terjadi pada September 2024 ketika sebuah drone Shahed yang dilaporkan membawa persenjataan jatuh di wilayah Latvia. Pemerintah Latvia kemudian memanggil kuasa usaha Rusia, sementara pihak Rusia membantah bahwa drone tersebut merupakan miliknya.

Ketegangan juga meningkat setelah kabel listrik Estlink 2 yang menghubungkan Finlandia dan Estonia mengalami kerusakan bersama sejumlah kabel telekomunikasi. Otoritas Finlandia menduga kapal tanker berbendera Kepulauan Cook, Eagle S, yang disebut terkait dengan dugaan “armada bayangan” Rusia, menyebabkan kerusakan setelah jangkar kapal terseret.

Pada September 2025, tiga jet tempur Rusia juga dilaporkan memasuki wilayah udara Estonia selama sekitar 12 menit di sekitar Pulau Vaindloo. Pesawat tersebut disebut tidak memiliki rencana penerbangan dan tidak mengaktifkan transponder, sehingga Tallinn menilai pelanggaran tersebut dilakukan secara sengaja.

Estonia kemudian merujuk pada Pasal 4 NATO yang memungkinkan negara anggota meminta konsultasi ketika merasa keamanan atau integritas wilayahnya terancam. Ketentuan tersebut berbeda dengan Pasal 5 NATO yang berkaitan dengan prinsip pertahanan kolektif jika terjadi serangan terhadap anggota aliansi.