DPRD DKI Jakarta Terima 21 Ribu Usulan Selama Masa Reses, Kelurahan Diminta Perkuat Siskamling

JAKARTA - DPRD DKI Jakarta menerima sebanyak 21.115 usulan dari masyarakat selama masa Reses Ke-3 Masa Sidang 3 Tahun Sidang 2025-2026 bagi pimpinan dan anggota tahun 2026 yang dilaksanakan pada 10,19,24, 30 Juni dan 1,2,3,6 Juli 2026.

"Masa Reses dilaksanakan dengan acara mengunjungi dan melakukan penyerapan aspirasi masyarakat yang dilaksanakan sesuai daerah pemilihan masing-masing anggota Dewan," kata Anggota DPRD DKI Jakarta, Syahroni dalam rapat paripurna di Jakarta, Rabu (26/8).

Secara umum, hasil Reses yang dilakukan selama delapan hari tersebut mencerminkan aspirasi masyarakat kepada Pemerintah Provinsi DKI yang meliputi sektor infrastruktur, pendidikan, kesehatan, kesejahteraan sosial dan ekonomi, serta faktor-faktor fundamental lainnya.

Selanjutnya, seluruh aspirasi dari masyarakat agar menjadi dasar perumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah dan anggaran daerah yang tertuang dalam program kerja yang relevan, efektif, efisien, dan transparan menjawab kebutuhan masyarakat.

Sejumlah usulan tersebut dimasukkan ke dalam laporan yang memuat berbagai bidang antara lain pemerintahan dan ketertiban umum. Pada bidang ini, ada permintaan menyediakan kamera pengawas (CCTV) untuk mencegah kriminalitas dan meningkatkan ketertiban serta keamanan lingkungan di sejumlah titik rawan, seperti di wilayah Malaka Sari, Jalan Tanjung Duren, dan Jalan Raden Saleh.

Lalu, untuk mendukung upaya pencegahan kriminalitas dan peningkatan keamanan lingkungan, diharapkan setiap kelurahan dapat memperkuat kegiatan siskamling secara rutin.

Selanjutnya, bidang ekonomi dan keuangan daerah, antara lain permintaan agar memprioritaskan bantuan pemodalan usaha kepada pelaku UMKM melalui kemudahan akses pinjaman modal usaha dengan skema pembiayaan yang lebih terjangkau.

Ini termasuk penerapan bunga rendah dan subsidi bahan baku khusus, serta penyediaan alat penunjang kegiatan usaha, terutama bagi UMKM yang masih membutuhkan penguatan kapasitas dan modal usaha.

"Lalu, Dewan mendorong dinas terkait untuk meningkatkan penyediaan lokasi binaan dan lokasi sementara sebagai upaya penataan lokasi usaha UMKM yang representatif, namun tidak mengganggu kenyamanan pengguna jalan," kata Syahroni.

Berikutnya, bidang kesejahteraan rakyat dan pendidikan, mengenai peningkatan layanan Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus berupa kemudahan pendaftaran baru dan percepatan penyaluran, serta penambahan kuota penerima dengan tetap memperhatikan kemampuan keuangan daerah.

"Dewan juga mengusulkan kepada eksekutif untuk mengkaji kemungkinan penambahan kuota penerima bantuan KJMU, agar semakin banyak anak pintar dari keluarga kurang mampu yang bisa mengenyam pendidikan tinggi, sehingga diharapkan bisa meningkatkan tarap hidup keluarganya," kata Syahroni.

Dalam kesempatan itu, Ketua DPRD DKI Jakarta, Suhud Alynudin mengatakan laporan tersebut akan disampaikan kepada gubernur untuk ditindaklanjuti dalam musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) Provinsi DKI Jakarta sebagai salah satu bahan masukan dalam penyusunan anggaran pembangunan di Jakarta.