Menkeu Tegaskan Setiap Rupiah APBN Harus Bermanfaat Buat Rakyat

JAKARTA – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menginginkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tidak hanya tercatat sebagai angka realisasi. Tapi setiap rupiah APBN harus benar-benar memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat.

Menkeu Purbaya menyampaikan hal tersebut pada jajarannya di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Kanwil DJPb) Jawa Barat. Dalam kunjungannya ke Bandung, Menkeu meninjau perkembangan APBN Provinsi Jawa Barat, serta pelaksanaan berbagai program pemerintah untuk masyarakat.

“Kita ingin memastikan APBN di Jawa Barat tidak berhenti pada laporan penyerapan anggaran. Tetapi hadir dalam bentuk aktivitas ekonomi, dukungan usaha, pembangunan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat,” kata Menkeu Purbaya, Selasa (25/8).

Berdasarkan laporan Kanwil DJPb Jawa Barat, pelaksanaan APBN hingga 31 Juli 2026 membukukan surplus regional sebesar Rp22,02 triliun. Surplus tersebut ditopang oleh capaian pendapatan negara sebesar Rp85,61 triliun atau 45,41persen dari target.

Pendapatan negara tersebut tumbuh 6,81 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Dari sisi perpajakan, penerimaan hingga akhir Juli 2026 mencapai Rp81,30 triliun atau tumbuh 7,35 persen secara tahunan.

Penerimaan tersebut terdiri atas penerimaan pajak sebesar Rp63,84 triliun, tumbuh 10,41 persen. Sedangkan penerimaan kepabeanan dan cukai sebesar Rp17,46 triliun.

Industri pengolahan masih menjadi kontributor terbesar penerimaan pajak Jawa Barat. Kontribusinya sebesar Rp30,60 triliun atau 47,93 persen dari total penerimaan pajak.

Sementara itu, belanja negara telah terealisasi Rp63,59 triliun atau 57,02 persen dari pagu. Secara tahunan belanja negara terkontraksi 1,45 persen, sedangkan belanja Kementerian/Lembaga justru tumbuh 28,86 persen sebesar Rp26,61 triliun.

Pertumbuhan belanja K/L terutama terlihat pada belanja modal yang mencapai Rp3,11 triliun, tumbuh signifikan sebesar 115,37 persen secara tahunan. Sementara itu, Transfer ke Daerah (TKD) dan Dana Desa telah terealisasi sebesar Rp36,98 triliun atau 59,82 persen dari pagu.

Dari jumlah tersebut, penyaluran TKD mencapai Rp35,46 triliun. Sedangkan Dana Desa telah mencapai Rp1,52 triliun hingga akhir Juli 2026.

Provinsi Jawa Barat juga telah melaksanakan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di 27 kabupaten/kota. Jumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) nya sebanyak 6.794 yang menjangkau 14.680.810 penerima manfaat.

APBN juga turut mendukung penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Kredit Ultra Mikro (Umi). Hingga Juli 2026, penyaluran KUR di Jawa Barat mencapai Rp23,24 triliun kepada 357,3 ribu debitur.

Sementara itu, UMi telah disalurkan sebesar Rp1,31 triliun kepada 226,4 ribu debitur. Pertumbuhan ekonomi Jawa Barat cukup tinggi, sebesar 5,73 persen secara tahunan pada triwulan II 2026.

“Kita pastikan anggaran negara dikelola secara optimal dan tenpat sasaran. Serta mampu menjadi katalis bagi pertumbuhan ekonomi daerah maupun nasional,” ujar Menkeu Purbaya.

Pemerintah, lanjut dia, akan terus mengoptimalkan APBN sebagai instrumen untuk mendukung program prioritas nasional dan menjaga daya beli masyarakat. APBN juga digunakan untuk memperkuat aktivitas usaha, mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan nasional. ils/I-1