Cegah Dampak Karhutla Makin Parah, Anggota DPR RI Serukan Penguatan Mitigasi Kebakaran

SAMARINDA - Anggota Komisi VIII DPR RI Hetifah Sjaifudian mengajak pemerintah memperkuat mitigasi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di sejumlah wilayah Kalimantan demi keselamatan semua, bukan hanya manusia, tapi juga melindungi lingkungan.

Untuk itu, mitigasi baik melalui edukasi kepada semua elemen soal pencegahan agar tidak terjadi kebakaran, hingga penanganan pada lokasi yang terjadi karhutla harus diperkuat dengan melibatkan lintas sektor.

"Perkembangan karhutla dalam beberapa hari terakhir menunjukkan bahwa persoalan ini tidak bisa dilihat hanya sebagai persoalan kebakaran hutan, tapi sudah menjadi ancaman bencana yang berdampak langsung terhadap keselamatan, kesehatan, dan aktivitas masyarakat," kata Hetifah dihubungi dari Samarinda, Jumat.

Data Kementerian Kehutanan menunjukkan peningkatan signifikan titik panas di Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan. Pada 19 Agustus 2026 tercatat 518 titik panas dengan kepercayaan tinggi di tiga provinsi tersebut.

Jumlah ini meningkat lebih dari empat kali lipat dibandingkan hari sebelumnya. Secara kumulatif pada 17–19 Agustus, terdapat 750 titik dengan tingkat kepercayaan tinggi.

Kondisi tersebut juga terjadi di Kalimantan Timur (Kaltim). Berdasarkan data BPBD Kaltim per 19 Agustus, tercatat 413 titik karhutla dengan luas lahan dan hutan terbakar mencapai 936,95 hektare. Di Kabupaten Kutai Barat saja, terdapat 72 lokasi karhutla dengan luas yang terbakar mencapai 415,51 hektare.

“Sebagai anggota DPR RI dari daerah pemilihan Kalimantan Timur, saya tentu sangat prihatin. Kaltim juga menghadapi peningkatan karhutla. Kita tidak boleh menunggu sampai dampaknya semakin besar, semua pihak terkait harus gerak cepat," katanya menegaskan.

Ia juga mengapresiasi langkah pemerintah yang telah mengerahkan personel gabungan, memperkuat pemadaman darat, menggunakan water bombing, serta menjalankan operasi modifikasi cuaca. Namun, menurut dia, upaya tersebut harus berjalan beriringan dengan strategi perlindungan masyarakat.

Pemadaman api harus terus dilakukan, tetapi masyarakat yang terdampak asap juga harus dilindungi. Sedangkan pada lahan yang masih aman, edukasi dan pelibatan masyarakat untuk melindungi kawasan tersebut harus diperkuat.

Di sisi lain, pemerintah daerah diingatkan untuk memastikan kesiapan fasilitas kesehatan, ketersediaan masker yang sesuai, informasi kualitas udara, serta perlindungan khusus bagi anak-anak, lansia, ibu hamil, dan masyarakat yang memiliki kerentanan kesehatan.

Hetifah juga meminta BNPB bersama BPBD memperkuat sistem komando dan koordinasi di daerah yang mengalami peningkatan karhutla. Setiap titik api yang terdeteksi harus segera diverifikasi dan ditindaklanjuti agar tidak berkembang menjadi kebakaran yang lebih luas.

"Sebagai anggota Komisi VIII dari Kalimantan Timur, saya akan terus mengingatkan dan menjembatani koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah agar penanganan dilakukan cepat, berbasis data, dan keselamatan warga menjadi prioritas," ucap Hetifah.