Wamendag Sebut Data Andal Jadi Dasar Kebijakan Perdagangan

Jumat, 21 Agu 2026, 18:18 WIB

JAKARTA - Wakil Menteri Perdagangan, Dyah Roro Esti Widya Putri, menekankan pentingnya data terpercaya dalam perumusan kebijakan perdagangan. Data andal membantu pemerintah mengidentifikasi peluang pasar, memantau hambatan perdagangan, dan mengevaluasi efektivitas perjanjian perdagangan.

Roro menyampaikan hal tersebut dalam CRIF Forum Indonesia 2026 di Jakarta, Kamis (20/8). Forum tersebut mengusung tema Empowering Growth with Trusted Data.

Ket. Foto: Wakil Menteri Perdagangan, Dyah Roro Esti — Sumber: Dokumentasi Kementerian Perdagangan

“Indonesia memasuki paruh kedua 2026 dengan fundamental yang kuat dan peluang yang signifikan. Namun, ekonomi global terus berubah dengan cepat,” ujar Wamendag Roro.

Ia menjelaskan Indonesia merespons perubahan ekonomi global dengan memperkuat ketahanan, memperluas akses pasar, dan meningkatkan daya saing. Pemerintah juga membangun ekosistem perdagangan yang lebih transparan dan berbasis data untuk mendukung pertumbuhan berkelanjutan.

Bagi pemerintah, data yang andal juga digunakan untuk merumuskan kebijakan yang lebih baik. Pelaku usaha dan investor memanfaatkannya untuk penilaian risiko, intelijen pasar, verifikasi pemasok, serta keputusan investasi.

Kementerian Perdagangan memperkuat ekosistem perdagangan digital melalui Sistem Informasi Perdagangan (SIP). Sistem tersebut mengintegrasikan Inatrade, InaExport, e-SKA, Sistem Pemantauan Pasar Kebutuhan Pokok (SP2KP), Satudata Kemendag, dan Cek Ekspor.

“Tujuannya sederhana, yaitu informasi, layanan, dan keputusan yang lebih baik. Hal ini sangat penting bagi UMKM,” kata Roro.

Menurut Roro, akses informasi mengenai permintaan pasar, standar, sertifikasi, dan tarif preferensial dapat memperbesar peluang UMKM bersaing secara global. Karena itu, kebijakan perdagangan Indonesia perlu tetap adaptif, strategis, dan berbasis data.

Data yang diolah Kementerian Perdagangan menunjukkan ekonomi Indonesia tumbuh 5,11 persen pada 2025. Pada tahun yang sama, Indonesia mencatat surplus perdagangan sekitar USD41 miliar dengan nilai ekspor hampir USD283 miliar.

Dalam merespons fragmentasi global, Indonesia berfokus pada tiga prioritas perdagangan. Pertama, melindungi kepentingan perdagangan Indonesia dengan mengatasi hambatan perdagangan dan mendukung eksportir dalam sistem perdagangan internasional berbasis aturan.

Kedua, Indonesia memperkuat hubungan perdagangan dan ekonomi dengan mitra tradisional serta pasar baru. Pasar tersebut mencakup Timur Tengah, Asia Selatan, Asia Tengah, Afrika, Amerika Latin, dan Eurasia.

Ketiga, Indonesia memperkuat daya saing dalam negeri melalui peningkatan kualitas, logistik, kesiapan digital, sertifikasi, dan pembiayaan. Upaya tersebut juga mencakup penguatan lingkungan bisnis yang mendukung daya saing produk Indonesia di pasar global.

“Wajah perdagangan dan investasi global telah berubah. Akses pasar saja tidaklah cukup,” ucap Roro.

Roro menegaskan dunia usaha Indonesia harus produktif, inovatif, dan kompetitif serta mampu memenuhi standar internasional. Pemerintah juga memperluas akses pasar melalui berbagai perjanjian perdagangan.

Perjanjian tersebut tidak hanya berkaitan dengan penurunan tarif. Kebijakan itu juga menciptakan peluang investasi, integrasi rantai pasok, sektor jasa, perdagangan digital, serta memberikan kepastian lebih besar bagi pelaku usaha. ils/I-1

Redaktur: Ilham Sudrajat

Penulis: Ilham Sudrajat

PT. Berita Nusantara
© Copyright 2017 - 2026 Koran Jakarta ®
All rights reserved.