Jaga likuiditas BPD di Tengah Perubahan Kebijakan Pengelolaan dan Penyaluran Dana Pemerintah.

BENGKULU- Asosiasi Bank Pembangunan Daerah (Asbanda) dan Bank Bengkulu menggelar Seminar Nasional Bank Pembangunan Daerah Seluruh Indonesia (BPD-SI) di Bengkulu, Jumat (21/8).

Seminar bertema “Dukungan Pemerintah terhadap Penguatan Likuiditas BPD dalam Meningkatkan Stabilitas Sistem Keuangan Nasional” tersebut merupakan bagian dari rangkaian Undian Nasional Tabungan Simpeda Tahun XXXVII-2026.

Seminar dibuka oleh Wakil Gubernur Bengkulu, Mian dan Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Fauzi Amro. Hadir pula Ketua Umum Asbanda Agus Haryoto Widodo, Direktur Utama Bank Bengkulu Iswahyudi, jajaran direksi BPD, serta sejumlah pemangku kepentingan.

Salah satu isu yang mengemuka dalam seminar tersebut adalah perlunya menjaga likuiditas BPD di tengah perubahan kebijakan pengelolaan dan penyaluran dana pemerintah.

Ketua Umum Asbanda Agus Haryoto Widodo mengingatkan, kebijakan yang bertujuan meningkatkan efisiensi dan mempercepat penyaluran dana perlu tetap mempertimbangkan dampaknya terhadap ekosistem keuangan daerah.

Menurutnya, BPD memiliki karakteristik yang berbeda dengan bank pada umumnya karena struktur pendanaannya erat berkaitan dengan siklus fiskal daerah, mulai dari transfer pemerintah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), pembayaran gaji aparatur sipil negara (ASN), hingga transaksi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Aset BPD Tembus Rp1.043 Triliun

Agus mengatakan, secara nasional kondisi industri perbankan masih kuat dan likuiditas secara agregat tetap memadai. Namun, kondisi tersebut belum tentu mencerminkan distribusi likuiditas yang merata, termasuk bagi BPD.

Hingga Juni 2026, total aset 27 BPD mencapai sekitar 1.043 triliun rupiah. Sementara itu, total kredit yang disalurkan sekitar Rp673 triliun dan dana pihak ketiga (DPK) sekitar 770 triliun rupiah.

Meski secara fundamental BPD berada dalam kondisi sehat, Agus menilai tekanan terhadap sumber pendanaan tetap perlu diantisipasi. Di sisi lain, fungsi intermediasi terus tumbuh dan kebutuhan pembiayaan di daerah juga semakin besar.

Jika persaingan penghimpunan dana semakin ketat, kondisi tersebut berpotensi meningkatkan biaya dana atau cost of fund. Pada akhirnya, hal itu dapat memengaruhi kemampuan BPD dalam menyediakan pembiayaan dengan harga yang kompetitif.

“Likuiditas BPD adalah bagian dari kapasitas pembangunan daerah," lanjutnya.

Karena itu, Asbanda mendorong agar kebijakan nasional tetap menjaga keseimbangan antara efisiensi di tingkat pusat dan ketahanan keuangan daerah.

BPD Minta Kesempatan Setara

Dalam seminar tersebut, Asbanda juga mendorong terciptanya level playing field bagi BPD dalam berbagai program dan transaksi pemerintah.

Agus mengatakan, BPD yang memenuhi standar teknologi, tata kelola, kualitas layanan, dan manajemen risiko perlu memperoleh kesempatan yang setara untuk menjadi bank penyalur maupun mitra pemerintah.

Selain meminta kesempatan yang setara, Asbanda juga mendorong agar dana pemerintah dapat dimanfaatkan sebagai instrumen intermediasi produktif di daerah.

Penempatan dana pada BPD yang sehat, menurut Agus, dapat dikaitkan dengan pembiayaan sektor prioritas, seperti UMKM, pangan, perumahan, kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur. Dengan demikian, dana tersebut tidak hanya berhenti sebagai likuiditas, tetapi juga dapat memberikan efek pengganda terhadap perekonomian daerah.

Naik Kelas

Sementara itu, Mian, Wakil Gubernur Bengkulu, menilai BPD perlu terus bertransformasi dan tidak hanya dipandang sebagai bank milik pemerintah daerah.

“Kita tidak boleh lagi memandang BPD hanya sebagai bank milik pemerintah daerah. Lebih dari itu, BPD harus menjadi bank yang kompetitif, profesional, sehat, inovatif, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat di era digitalisasi,” ujarnya.

Menurut Mian, penguatan permodalan, peningkatan kualitas layanan, transformasi digital, dan sinergi dengan berbagai pemangku kepentingan menjadi langkah penting untuk memperbesar peran BPD dalam mendukung perekonomian daerah.

Ia berharap Bank Bengkulu terus meningkatkan kinerja dan semakin aktif mendukung sektor-sektor produktif di Bengkulu.

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Utama Bank Bengkulu Iswahyudi mengatakan, pelaksanaan seminar tersebut juga menjadi bagian dari rangkaian Undian Nasional Tabungan Simpeda Tahun XXXVII-2026 yang digelar di Bengkulu.

“Mudah-mudahan seminar hari ini bisa kita hasilkan pemikiran-pemikiran, rekomendasi yang dapat kita berikan kepada pemerintah untuk kemajuan pembangunan daerah melalui bank daerah,” kata Iswahyudi yang juga menjadi moderator.

Sementara itu, Anggota DPR RI Fauzi Amro, selaku narasumber, menilai likuiditas BPD secara nasional masih tebal dan memadai. Namun, tingginya cost of fund (CoF) menjadi salah satu kerentanan BPD.

Menurut Fauzi, tingginya biaya dana dipengaruhi ketergantungan BPD pada dana mahal institusi melalui special rate serta pola dana APBD.

Fauzi merekomendasikan tiga langkah konkret. Pertama, BPD perlu segera merampungkan konsolidasi Kelompok Usaha Bank (KUB) untuk menjamin kecukupan modal inti dan akses likuiditas intra-grup.

Kedua, Tabungan Simpeda perlu dimodernisasi menjadi digital account berbasis aplikasi untuk menjaring nasabah ritel non-ASN sekaligus menekan CoF. Ketiga, BPD perlu membangun platform teknologi dan cyber security bersama.

Lebih lanjut, Fauzi menegaskan, transformasi BPD tidak cukup mengandalkan dukungan pemerintah dan regulator.

"Dukungan dari Pemerintah, DPR RI dan KSSK (Kemenkeu, Bank Indonesia, OJK, dan LPS) akan terus hadir untuk menjaga ketahanan serta stabilitas likuiditas BPD. Namun, kunci utama transformasi dan daya saing BPD tetap berada di tangan Bapak dan Ibu sekalian selaku Manajemen dari BPD itu sendiri, melalui penguatan tata kelola (good corporate governance), akselerasi digitalisasi, efisiensi biaya dana, serta keberanian untuk menjemput bola dengan turun langsung membiayai UMKM dan sektor produktif di daerah," katanya.

Ia juga menekankan posisi strategis BPD sebagai penggerak ekonomi daerah. "BPD bukan sekadar lembaga perbankan biasa. BPD adalah jantung perekonomian daerah yang membawa amanah konstitusi untuk menyejahterakan rakyat di seluruh pelosok Nusantara," pungkasnya.