Gempa Susulan Masih Terjadi, Legislator Minta Pemerintah Gerak Cepat Bangun Huntara

JAKARTA - Gempa susulan masih terjadi di Nusa Tenggara Timur (NTT) setelah gempa dahsyat berkekuatan M7,7 mengguncang wilayah tersebut. DPR mendesak pemerintah untuk bergerak cepat memenuhi kebutuhan warga terdampak.

Anggota Komisi V DPR RI Abdul Hadi meminta pembangunan hunian sementara (huntara), pemulihan akses jalan, serta penyediaan air bersih dan makanan segera dilakukan tanpa terhambat proses administratif.

"Yang penting dikerjakan dulu hal-hal yang utama yang memang dibutuhkan masyarakat seperti huntara, perbaikan jalan-jalan yang terputus, air bersih untuk kebutuhan masyarakat di sana, makanan," kata Abdul Hadi di Senayan, Jakarta, Kamis (20/8).

Menurutnya, kondisi pascabencana di NTT membutuhkan respons yang tidak berlarut-larut. Terlebih, gempa susulan masih terjadi dan telah mencapai sekitar 3.000 kali, sehingga sebagian masyarakat masih menghadapi persoalan infrastruktur dan kebutuhan dasar.

Abdul Hadi mengatakan pemerintah, khususnya Kementerian Pekerjaan Umum serta Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagai mitra Komisi V, perlu segera mengambil tindakan di lapangan untuk membantu masyarakat terdampak.

"Enggak mesti harus menunggu persetujuan, tetapi tadi kami sepakati yang penting dikerjakan dulu hal-hal yang utama yang memang dibutuhkan masyarakat," ujarnya.

Ia menekankan, percepatan tersebut tetap harus dilakukan melalui koordinasi dengan bendahara umum negara. Setelah langkah penanganan darurat dilakukan, pemerintah dapat menyampaikan laporan kepada DPR mengenai penggunaan anggaran dan tindakan yang telah dijalankan.

"Kami berharap ketika mereka sudah kerjakan nanti tinggal dilaporkan dan kami juga tidak akan menjadikan sesuatu itu menjadi masalah, tetapi sudah diketahui oleh Komisi V bahwa itu adalah kebutuhan yang segera dan penting untuk diselesaikan oleh pemerintah," katanya.

Legislator Dapil NTB II itu menilai fleksibilitas dalam penanganan bencana penting agar persoalan administratif tidak menghambat pemenuhan kebutuhan masyarakat. Namun, prinsip akuntabilitas dan koordinasi tetap harus dijaga agar setiap langkah pemerintah dapat dipertanggungjawabkan.

Komisi V, lanjutnya, juga membuka kemungkinan untuk turun langsung melihat kondisi bencana di NTT. Langkah tersebut diperlukan agar DPR memperoleh gambaran faktual mengenai kebutuhan masyarakat sekaligus dapat mendorong kementerian dan lembaga terkait mengambil kebijakan yang tepat dan strategis.

"Kami juga mengetahui kebutuhan-kebutuhan lapangan dan kami juga mendorong mitra untuk segera melakukan hal yang penting, strategis, yang utama," ujarnya.