Bukan Lagi Sekadar Penghasil, Indonesia Mulai Rebut Kendali Harga Mineral

JAKARTA – Bursa mineral dapat menjadi instrumen penting untuk menciptakan perdagangan komoditas yang lebih transparan, efisien, dan berbasis harga acuan.

Kehadirannya berpotensi mengurangi ketergantungan pada mekanisme transaksi tertutup sekaligus memperkuat posisi Indonesia sebagai negara produsen mineral.

Namun, efektivitasnya sangat bergantung pada kualitas tata kelola, keterbukaan data, standar mutu, serta konsistensi pengawasan, agar bursa tidak sekadar menjadi tempat transaksi, tetapi benar-benar mampu meningkatkan nilai tambah dan daya tawar mineral Indonesia.

Presiden Prabowo Subianto menargetkan Indonesia memiliki Bursa Mineral dan Komoditas Strategis yang mulai beroperasi pada 1 Januari 2027.

Dalam Penyampaian Pengantar/ Keterangan Pemerintah atas RUU tentang APBN Tahun Anggaran 2027 beserta Nota Keuangannya di Gedung MPR RI Jakarta, Jumat, ia berharap ketentuan mengenai penyelenggaraan bursa tersebut dapat segera dibahas dan diterbitkan dalam waktu singkat oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

"Dengan dukungan DPR, rencana kita 1 Januari 2027 kita akan memiliki bursa komoditas sendiri. Kita targetkan, ketentuan penyelenggaraan Bursa Mineral dan Komoditas Strategis segera dibahas dengan DPR RI dan mohon diterbitkan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya," ujar Presiden Prabowo.

Presiden Prabowo mengatakan pembentukan bursa tersebut merupakan tahap lanjutan dari kebijakan ekspor satu pintu yang tengah dijalankan pemerintah. Pemerintah juga telah membahas rencana tersebut bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Menurut dia, Indonesia selama puluhan tahun menjadi salah satu produsen terbesar dunia untuk berbagai komoditas strategis, seperti kelapa sawit, nikel, timah, batu bara, kopi dan karet.

Namun, ia menilai harga sejumlah komoditas Indonesia selama ini masih banyak ditentukan melalui bursa komoditas di luar negeri. Kondisi tersebut dinilai perlu diubah agar Indonesia sebagai negara produsen memiliki peran lebih besar dalam menentukan harga komoditasnya.

"Mereka yang tidak punya komoditas ini masa menentukan berapa harga komoditas itu. Ini tidak masuk akal. Saya tidak mengerti di mana diajarkan ilmu ekonomi seperti ini. Kita yang punya barang, orang lain yang menentukan harganya," katanya.

Pemerintah akan mengoperasionalkan Bursa Mineral dan Komoditas Strategis di bawah pengawasan OJK. Melalui bursa tersebut, pemerintah menargetkan terbentuknya Indonesia Reference Price atau harga referensi Indonesia untuk berbagai komoditas utama ekspor.

Menurut dia, bursa tersebut nantinya mempertemukan produsen, petani, eksportir, pembeli dan investor dalam satu sistem yang diawasi.

Dengan data transaksi yang lebih transparan, pemerintah berharap ruang terjadinya praktik penipuan dapat semakin dipersempit.

Selain itu, Presiden Prabowo juga menekankan pentingnya reformasi pasar modal untuk membangun ekosistem perdagangan dan investasi yang kredibel.