Ternyata Ini Penyebabnya Kenapa Pemkab Cianjur Belum Bisa Pastikan Rekrutmen CPNS pada 2027

CIANJUR - Pemerintah Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, belum memastikan pembukaan rekrutmen calon pegawai negeri sipil (CPNS) pada 2027 karena masih mengkaji kebutuhan pegawai dan kemampuan anggaran daerah.

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Cianjur Akos Koswara di Cianjur, Minggu, mengatakan salah satu pertimbangan utama adalah proporsi belanja pegawai yang saat ini masih berada di atas 30 persen.

"Pertimbangan penting dalam menentukan rekrutmen ASN adalah proporsi belanja pegawai yang saat ini masih berada di atas batas maksimal 30 persen," katanya.

Menurut Akos, kajian kebutuhan pegawai dilakukan bersama Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) dengan mempertimbangkan jumlah aparatur yang tersedia, kebutuhan masing-masing perangkat daerah, serta kemampuan fiskal pemerintah kabupaten.

Pemkab Cianjur menilai jumlah aparatur saat ini masih mencukupi untuk menjalankan pelayanan pemerintahan dan pelayanan publik setelah adanya pengangkatan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).

Saat ini aparatur Pemkab Cianjur terdiri atas 6.693 PNS, 8.039 PPPK, dan 6.994 PPPK paruh waktu.

Di sisi lain, jumlah PNS yang memasuki masa pensiun setiap tahun cukup besar. BKPSDM mencatat 754 PNS pensiun pada 2024 dan 651 orang pada 2025, sedangkan pada 2026 diperkirakan sebanyak 738 orang.

Akos mengatakan evaluasi kebutuhan pegawai terus dilakukan dengan memperhitungkan jumlah ASN yang memasuki masa pensiun dan kebutuhan pegawai pada sektor pelayanan.

Menurut dia, pembukaan formasi CPNS tetap dimungkinkan apabila terdapat ruang fiskal dan ditemukan sektor yang membutuhkan tambahan pegawai.

"Ketika ada ruang anggaran akan dilakukan perekrutan sektor yang sangat membutuhkan tambahan pegawai," katanya.

Pemkab Cianjur menargetkan proporsi belanja pegawai dapat ditekan hingga berada di bawah 30 persen sebagai bagian dari penataan kemampuan fiskal daerah.