Kerja Sama Industri Halal RI-Thailand Jangan Sampai Bikin Indonesia Cuma Jadi Pasar

Jakarta – Kerja sama industri halal Indonesia dan Thailand dinilai berpotensi besar mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Namun, pemerintah diingatkan agar kemitraan tersebut tidak hanya memperluas perdagangan atau meningkatkan arus masuk produk dari Thailand, melainkan juga mampu memperkuat investasi, mendorong transfer teknologi, meningkatkan penggunaan bahan baku dalam negeri, serta membuka peluang lebih besar bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) Indonesia untuk menjadi bagian dari rantai pasok halal regional.

Peneliti Center of Economic and Law Studies (Celios) Isnawati Hidayah mengatakan pemerintah perlu memastikan kerja sama tersebut memberikan nilai tambah nyata bagi perekonomian nasional, bukan sekadar menjadikan Indonesia sebagai pasar bagi produk halal Thailand.

"Harapannya, pembukaan akses kerja sama tersebut diimbangi dengan investasi yang kuat, pembangunan fasilitas produksi yang saling terhubung, penggunaan bahan baku dari Indonesia, transfer teknologi, serta pelibatan UMKM sehingga pelaku usaha lokal dapat masuk ke rantai pasok regional," kata Isnawati saat dihubungi di Jakarta, Jumat (7/8).

Ia menilai pembentukan integrated halal value chain Indonesia-Thailand merupakan langkah yang rasional dan berpotensi saling menguntungkan. Namun, pemerintah perlu memastikan Indonesia tidak hanya menjadi pasar bagi produk halal asal Thailand.

"Kerja sama integrated halal value chain Indonesia-Thailand merupakan peluang yang rasional bagi kedua negara. Namun, desain kerja samanya harus mampu mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia secara lebih komprehensif, bukan sekadar meningkatkan perdagangan antarnegara," ujarnya.

Menurut Isnawati, Thailand memiliki keunggulan pada kapasitas manufaktur, efisiensi produksi, dan jaringan ekspor global. Sementara itu, Indonesia memiliki potensi besar berupa pasar muslim terbesar, sistem sertifikasi halal yang kuat, serta ketersediaan bahan baku yang melimpah.

Karena itu, ia menilai kedua negara dapat saling melengkapi apabila kerja sama disusun dengan prinsip yang seimbang dan memberikan manfaat nyata bagi industri nasional.

Selain itu, Isnawati mengingatkan keberhasilan kerja sama tidak seharusnya hanya diukur dari peningkatan nilai perdagangan. Pemerintah juga perlu menetapkan indikator lain, seperti meningkatnya ekspor produk halal bernilai tambah, masuknya investasi baru, alih teknologi, serta bertambahnya jumlah UMKM Indonesia yang mampu menembus rantai pasok regional.

Kemitraan Strategis

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto dan Perdana Menteri Thailand Anutin Charnvirakul menyepakati penguatan kerja sama pengembangan industri halal melalui pembangunan rantai nilai (halal value chain) regional dan global sebagai bagian dari kemitraan strategis kedua negara.

Kesepakatan tersebut disampaikan Presiden Prabowo dalam pernyataan pers bersama di Istana Negara, Jakarta.

"Dengan keunggulan masing-masing di sektor industri halal, Indonesia dan Thailand dapat saling mendukung dalam membangun rantai nilai industri halal regional dan global," kata Prabowo.

Menurut Presiden, kerja sama tersebut merupakan bagian dari penguatan kemitraan strategis Indonesia dan Thailand di bidang ekonomi sekaligus implementasi peta jalan kerja sama kedua negara.

Selain industri halal, kedua negara juga sepakat memperluas investasi, meningkatkan akses pasar, dan mempererat kemitraan antarpelaku usaha melalui Joint Trade Committee, yang akan menjadi forum untuk membahas peluang bisnis sekaligus menyelesaikan berbagai hambatan perdagangan.

Prabowo menyebut sejumlah sektor prioritas yang akan dikembangkan bersama meliputi ketahanan pangan, logistik, rantai pasok, energi, ekonomi digital, serta konektivitas transportasi, termasuk pembukaan rute penerbangan langsung Jakarta–Bangkok dan Denpasar–Phuket.