Wali Kota Sebut Kritik Mahasiswa Penting untuk Kemajuan Kota Bandung

BANDUNG - Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, menilai mahasiswa memiliki peran penting sebagai mitra kritis pemerintah dalam mengawal pembangunan daerah. Kritik yang lahir dari kajian ilmiah dan kepedulian terhadap masyarakat menjadi bagian penting untuk menyempurnakan setiap kebijakan publik.

Untuk itu, ia mengajak Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) untuk terus menjaga tradisi berpikir kritis dan menjadi mitra strategis pemerintah dalam mengawal pembangunan Kota Bandung.

Hal tersebut disampaikan Wali Kota Farhan saat menghadiri Pelantikan Pengurus Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Korps HMI-Wati (KOHATI), dan Badan Pengelola Latihan (BPL) HMI Cabang Bandung Periode 2026–2027 di Pendopo Kota Bandung, Jumat (31/7).

Wali Kota Farhan mengucapkan selamat kepada seluruh pengurus yang baru dilantik. Ia berharap kepengurusan baru mampu melanjutkan tradisi intelektual HMI sekaligus memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan Kota Bandung.

"Saya mengucapkan selamat kepada seluruh ketua dan pengurus HMI Cabang Bandung, KOHATI, dan BPL. Semoga amanah ini dapat dijalankan dengan baik dan membawa manfaat bagi masyarakat," ujar dia.

Wali Kota Farhan menilai pemerintah tidak boleh berjalan sendiri dalam merumuskan maupun menjalankan kebijakan publik. Karena itu, keberadaan organisasi mahasiswa seperti HMI sangat dibutuhkan sebagai mitra yang mampu memberikan kritik dan masukan secara objektif.

"HMI harus selalu menempatkan diri sebagai kelompok mahasiswa yang memiliki pandangan kritis terhadap pemerintah, baik di tingkat kota, provinsi maupun pusat. Pemerintah tidak boleh dibiarkan berjalan sendiri. Pemerintah harus selalu memiliki mitra yang kritis," kata dia.

Menurut Wali Kota Farhan, setiap kebijakan publik memiliki keterbatasan atau blind spot yang sering kali baru terlihat ketika diuji oleh masyarakat dan kalangan akademisi. Oleh sebab itu, suara mahasiswa menjadi instrumen penting dalam mengevaluasi arah pembangunan.

"Dengan mendengarkan suara kritis mahasiswa, pemerintah memiliki alat untuk menguji apakah kebijakan yang dibuat benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat. Tidak ada kebijakan yang sempurna, pasti ada ruang yang perlu diperbaiki," ungkap dia.

Ia juga mengajak mahasiswa untuk terus menghadirkan gagasan-gagasan kreatif yang berangkat dari kondisi nyata masyarakat. Menurutnya, kaderisasi organisasi kemahasiswaan harus mampu melahirkan generasi yang tidak hanya kritis, tetapi juga menawarkan solusi atas berbagai persoalan bangsa.

Dalam kesempatan tersebut, Wali Kota Farhan memaparkan sejumlah tantangan yang masih dihadapi Kota Bandung. Meski memiliki pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita yang mendekati 10.000 dollar Amerika Serikat, Kota Bandung masih menghadapi angka pengangguran sekitar 7,2 persen serta rasio ketimpangan (gini ratio) sebesar 0,42.

"Pekerjaan rumah kita masih besar. Target kami adalah menurunkan ketimpangan hingga mendekati rata-rata nasional, yaitu 0,36. Ini tentu tidak mudah dan membutuhkan kolaborasi semua pihak," ujar dia.

Wali Kota Farhan juga menyoroti persoalan lingkungan yang masih menjadi tantangan serius. Berdasarkan data Laci RW yang telah diverifikasi bersama Badan Pusat Statistik (BPS), lebih dari seperempat rumah di Kota Bandung belum memiliki sistem pengolahan limbah yang layak sehingga limbah domestik masih banyak dibuang langsung ke sungai.

Akibatnya, kualitas lingkungan dan sumber air baku terus mengalami tekanan, sementara cakupan layanan air bersih Perumda Tirta Wening Kota Bandung baru mencapai sekitar 38 persen.

Selain itu, ia menyinggung tantangan fiskal yang dihadapi pemerintah daerah, mulai dari tingginya belanja pegawai hingga kekurangan sekitar 1.700 guru SD dan SMP. Di sektor perumahan, tingkat kepemilikan rumah warga juga masih berada di bawah 50 persen sehingga pemerintah mulai mengkaji berbagai alternatif, termasuk pengembangan hunian vertikal.

Wali Kota Farhan mengajak mahasiswa untuk tidak hanya aktif di ruang kuliah, tetapi juga hadir di tengah masyarakat agar mampu memahami persoalan secara langsung.