Wakil Ketua MPR RI, Rusdi Kirana Tegaskan PKB Siap Jadi Penopang Arah Ekonomi Konstitusi
Jumat, 31 Jul 2026, 19:30 WIB | Oleh: Sriyono
Doc: istimewa
JAKARTA – Wakil Ketua MPR RI sekaligus Wakil Ketua Umum DPP PKB, Rusdi Kirana, menegaskan ekonomi konstitusi bukan sekadar slogan politik, melainkan komitmen nyata PKB dalam mengawal arah kebijakan ekonomi nasional. Oleh karena itu, PKB siap menjadi penopang arah ekonomi konstitusi.
“Saya berharap tema ini bukan hanya menjadi narasi politik atau slogan kampanye. Ini adalah komitmen untuk mengembalikan arah ekonomi nasional agar tetap berpijak pada konstitusi, menempatkan rakyat sebagai pusat pembangunan, dan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia sebagaimana amanat Pasal 33 UUD 1945, dan PKB hadir sebagai penopang arah kebijakan ekonomi itu,” kata Rusdi saat menyampaikan sambutan di Gelaran Ekonomi Rakyat dan Diskusi Publik “Arah Baru Amanat Ekonomi Konstitusi” di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta yang menjadi bagian dari rangkaian peringatan Hari Lahir (Harlah) PKB ke-28.
Sementara itu, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Abdul Muhaimin Iskandar atau Gus Muhaimin, yang membuka acara tersebut, menegaskan bahwa orientasi baru ekonomi yang dijalankan Presiden Prabowo Subianto merupakan pilihan yang tepat sebagai hasil pembelajaran dari perjalanan ekonomi Indonesia selama 25 tahun terakhir.
Menurutnya, gagasan tersebut bukanlah konsep baru karena telah lama menjadi visi Presiden Prabowo sebagaimana tertuang dalam berbagai tulisan, buku, maupun pemikiran yang disampaikannya jauh sebelum menjabat sebagai presiden.
“Apakah ini bisa disebut sosialisme baru atau ekonomi konstitusi, tentu akan didalami oleh para narasumber. Yang jelas, PKB bergabung bersama Pak Prabowo dengan semangat yang sama, yakni menghadirkan arah baru pembangunan ekonomi agar pengalaman 25 tahun terakhir menjadi pelajaran menuju kebijakan yang lebih tepat,” ujar Gus Muhaimin.Berita
Meski demikian, ia menilai tantangan terbesar saat ini bukan berada pada konsep kebijakan, melainkan pada pelaksanaannya di lapangan.
“Menurut saya, yang belum benar adalah implementasinya. Problem utama kita ada di pelaksanaan. Karena itu saya meminta diskusi ini direkam dan dirangkum dengan baik, sebab aspek teknokrasi dan implementasinya justru ada dalam forum ini,” katanya.
Turut hadir jajaran DPP PKB, antara lain Waketum Jazilul Fawaid, Sekjen M. Hasanuddin Wahid, Ketua Fraksi PKB MPR RI Neng Eem Marhamah Zulfa Hiz, Ketua Umum DPP Perempuan Bangsa Nihayatul Wafiroh, serta sejumlah anggota DPR RI Fraksi PKB. Sementara hadir sebagai narasumber yakni mantan Menteri Keuangan Fuad Bawazier, ekonom senior Ichsanuddin Noorsy, serta Direktur Keadilan Fiskal CELIOS Media Wahyu Askar.
Google News
Instagram 
YouTube 
TikTok 
Twitter 
Threads
Komentar (0)
Belum ada komentar.
Silakan login via Google untuk dapat memberi komentar!