Pemprov Papua Sesuaikan Tata Kelola Distribusi Telur sebagai Respons Surplus Produksi

JAYAPURA – Pemerintah Provinsi Papua menyesuaikan tata kelola distribusi telur antarpulau setelah produksi telur lokal mengalami surplus, sebagai langkah menjaga keberlanjutan usaha peternak sekaligus memastikan keseimbangan pasokan di pasar.

Asisten Bidang Umum dan Administrasi Setda Papua, Suzana Wanggai, di Jayapura, Rabu (29/7), mengatakan berdasarkan laporan dari asosiasi telur di Papua saat ini kondisi telur surplus sehingga hal ini perlu diatur ulang.

"Kami telah memberlakukan kebijakan berupa surat edaran sejak 2023 yang mengatur pengendalian masuknya telur dari luar daerah, namun perlu dilakukan penguatan lagi," katanya.

Menurut Suzana, kini pihaknya sedang menyusun kembali surat edaran telur antarpulau agar hal ini lebih diperhatikan lagi oleh satgas TPID Papua.

"Dengan surat tersebut maka pengawasan akan diperkuat melalui surat edaran yang baru agar implementasinya di lapangan lebih efektif," ujarnya.

Dia menjelaskan selain memperketat pengawasan, Pemprov Papua juga terus menggelar pasar murah sebagai salah satu langkah meningkatkan penyerapan produksi telur lokal.

"Melalui kegiatan tersebut, masyarakat dapat memperoleh kebutuhan pangan dengan harga terjangkau, sementara peternak memiliki ruang untuk memasarkan hasil produksinya," katanya.

Dia menambahkan rendahnya daya serap pasar tidak hanya dipengaruhi oleh melimpah pasokan, tetapi juga kondisi perekonomian yang masih mempengaruhi daya beli masyarakat.

Oleh sebab itu, pemerintah berharap penguatan pengawasan serta pelaksanaan pasar murah dapat membantu menjaga stabilitas harga sekaligus melindungi keberlangsungan usaha peternak ayam petelur di Papua.