Musim Kemarau Banyak Menjadi Perhatian Serius Daerah

BANJARMASIN – Musim kemarau benar-benar menguras energi daerah karena mulai banyak yang kekeringan. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (DPKP) Provinsi Kalimantan Selatan melakukan mitigasi, berupaya mengurangi risiko, dampak buruk akibat puncak musim kemarau terhadap sektor pertanian di "Banua".

Kepala DPKP Kalsel, Syamsir Rahman, mengatakan berdasarkan informasi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), musim kemarau diprediksi berlangsung hingga akhir Oktober, sementara hujan baru mulai turun secara bertahap pada akhir tahun.

“Sesuai arahan Bapak Gubernur, kami sudah melakukan mitigasi jauh-jauh hari agar sektor pertanian tetap aman menghadapi musim kemarau panjang. Mulai dari menyampaikan surat imbauan kepada dinas pertanian kabupaten/kota hingga meminta kelompok tani menyiapkan pompa air, sumur bor, dan embung sebagai sumber pengairan,” katanya di Banjarbaru, Selasa.

Berbagai upaya disiapkan untuk menjaga produktivitas pertanian sekaligus mencegah kebakaran lahan, akibat kemarau yang diperkirakan puncaknya pada September 2026.

Ia menjelaskan, selain memastikan ketersediaan sumber air, pihaknya juga mengantisipasi potensi kebakaran lahan pertanian saat musim panen.

Penggunaan mesin panen combine harvester terus didorong karena mampu memotong batang padi lebih rendah sehingga mengurangi sisa jerami yang mudah terbakar.

“Bantuan alat dan mesin pertanian seperti combine harvester maupun pompa air telah disalurkan oleh Kementerian Pertanian melalui Brigade Pangan, serta diperkuat dengan dukungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melalui APBD,” ungkapnya.

DPKP Kalsel juga melakukan penyesuaian pola tanam sebagai bagian dari strategi menghadapi kemarau.

Untuk komoditas padi, petani didorong mempercepat waktu tanam sebelum puncak kemarau, sedangkan untuk jagung dilakukan penyesuaian jadwal agar tidak ditanam pada periode kekeringan.

Di sisi lain, pemanfaatan air sungai sebagai sumber irigasi dilakukan secara selektif. Melalui Balai Perlindungan Tanaman Pertanian Hortikultura (BPTPH), pemerintah terlebih dahulu menguji kualitas air agar tidak menggunakan sumber air yang bersifat masam dan berpotensi merusak tanaman.

Hingga akhir Juli 2026, tercatat sekitar 5.803 hektare lahan pertanian di Kalimantan Selatan terdampak kekeringan. Namun, kondisi tersebut belum menyebabkan puso atau gagal panen.

Wilayah dengan dampak kekeringan terbesar berada di Kabupaten Tanah Laut seluas 3.393,3 hektare, disusul Barito Kuala seluas 1.736,3 hektare, dan Kabupaten Banjar seluas 353 hektare.

“Sampai hari ini belum ada yang puso. Yang ada baru terdampak kekeringan dan terus kami pantau melalui PPL, POPT, serta monitoring langsung ke lapangan agar penanganan bisa segera dilakukan,” kata Syamsir.

Ia menambahkan, pemerintah akan terus melakukan pemantauan terhadap perkembangan kondisi lahan pertanian selama musim kemarau berlangsung, sekaligus memastikan seluruh sarana pendukung pengairan dapat dimanfaatkan secara optimal oleh petani guna menjaga produksi pangan di Kalimantan Selatan.