Transparansi dan Efektivitas Belanja Negara Harus Diperkuat

JAKARTA - Pemerintah diminta menyampaikan rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun berjalan secara lebih komprehensif agar masyarakat bisa menilai kualitas kinerja fiskal secara utuh. 

Direktur Masyarakat Ekonomi Politik Indonesia (MEPI) Iyuk Wahyudi menilai capaian APBN hingga Juni 2026 yang mencatat defisit sebesar 196,5 triliun rupiah atau 0,76 persen terhadap produk domestik bruto (PDB) menunjukkan kondisi fiskal masih berada dalam batas yang terkendali.

“Angka agregat memang penting untuk melihat kondisi umum APBN. Tetapi publik juga perlu mengetahui apa yang sebenarnya menjadi mesin pertumbuhan penerimaan negara. Misalnya, sektor apa yang mencatat kenaikan pembayaran pajak, sektor mana yang masih mengalami perlambatan, serta bagaimana perkembangan penerimaan dari bea cukai maupun Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP),” kata Iyuk di Jakarta, Selasa (21/7).

Menurut dia, rincian tersebut penting karena akan memberikan gambaran mengenai kondisi riil perekonomian nasional. Jika pertumbuhan penerimaan hanya ditopang oleh beberapa sektor tertentu, sementara sektor lain masih melemah, maka pemerintah dapat lebih cepat menyiapkan kebijakan yang tepat sasaran.

Selain sisi pendapatan, Iyuk juga menilai transparansi belanja negara perlu diperkuat. Pemerintah, katanya perlu menjelaskan realisasi belanja kementerian/lembaga maupun pelaksanaan berbagai program prioritas sehingga masyarakat dapat menilai efektivitas penggunaan anggaran.

“Publik tidak hanya membutuhkan informasi bahwa belanja negara berjalan baik. Yang lebih penting adalah mengetahui anggaran tersebut digunakan untuk program apa saja, sejauh mana penyerapannya, dan apakah sudah memberikan dampak terhadap pertumbuhan ekonomi maupun kesejahteraan masyarakat,” katanya.

Iyuk mengatakan keterbukaan informasi fiskal merupakan bagian dari akuntabilitas pemerintah. Dengan data yang lebih rinci, pelaku usaha, akademisi, maupun investor dapat membaca arah perekonomian nasional secara lebih akurat dan tidak hanya bergantung pada indikator makro.

Dengan penyampaian APBN secara terinci dan berkala, akan memperkuat kepercayaan publik terhadap pengelolaan fiskal Pemerintah karena setiap perkembangan penerimaan maupun belanja dapat dievaluasi secara objektif.

“Semakin lengkap informasi yang disampaikan, semakin mudah pula publik menilai apakah perbaikan penerimaan negara berasal dari pemulihan aktivitas ekonomi yang berkelanjutan atau hanya dipengaruhi faktor-faktor yang sifatnya sementara,” kata Iyuk.

Realisasi Belanja

            Sementara itu, Peneliti Ekonomi Center of Economic and Law Studies (Celios), Nailul Huda menilai defisit yang melambat dipengaruhi dua faktor, yakni sisi belanja dan sisi penerimaan negara. “Pertama, defisit itu kan dari dua sisi, pendapatan negara dan juga belanja negara. Belanja negara, saya rasa dampak dari penghematan belanja dari MBG yang diefisiensikan secara signifikan,” kata Nailul.

Ia pun menyoroti realisasi belanja negara yang masih jauh di bawah penerimaan. “Terlihat dari belanja negara yang hanya 43,1 persen dari APBN, bandingkan dengan penerimaan negara yang capai 46 persen terhadap APBN. Jadi secara defisit itu akan melambat,” jelasnya.

Dari sisi penerimaan, Nailul juga melihat ada kebijakan penahanan restitusi yang dilakukan Pemerintah.

“Kemudian dari sisi penerimaan negara, saya juga melihat ada penurunan restitusi yang memang diminta Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa,” katanya.

Penundaan restitusi tersebut bisa mendongkrak penerimaan negara dalam jangka pendek. Namun di sisi lain, kebijakan tersebut berpotensi memberatkan likuiditas dunia usaha yang saat ini sedang menghadapi tekanan.

Menkeu, Purbaya Yudhi Sadewa melaporkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) mencatat defisit sebesar 196,5 triliun rupiah atau 0,76 persen terhadap produk domestik bruto (PDB) per Juni 2026.

“Dengan pendapatan yang tumbuh kuat, belanja yang produktif, dan belanja yang dikelola secara terukur, defisit tetap terkendali sebesar 196,5 triliun rupiah atau 0,76 persen dari PDB,” kata Purbaya dalam Konferensi Pers APBN KiTa Edisi Juli 2026 di Jakarta, Selasa (21/7).

Purbaya mengatakan tren positif kinerja APBN ditopang oleh performa pendapatan negara yang kuat serta belanja yang dikelola secara efektif. Secara keseluruhan, pendapatan negara mencapai 1.459,4 triliun rupiah atau tumbuh 21,4 persen dibandingkan periode yang sama 2025.

Ia menjelaskan penerimaan perpajakan tercatat sebesar 1.187,8 triliun rupiah, yang ditopang oleh penerimaan pajak sebesar 1.035,7 triliun rupiah atau tumbuh 24,6 persen.

Sementara itu, penerimaan kepabeanan dan cukai mencapai 145 triliun rupiah atau tumbuh 3,4 persen.

Adapun PNBP terealisasi sebesar 271 triliun rupiah atau meningkat 21,6 persen, sedangkan penerimaan hibah tercatat 7 miliar rupiah atau tumbuh 10,2 persen.

Purbaya menambahkan, kinerja fiskal tersebut turut menjadi salah satu faktor yang mendukung Indonesia mempertahankan peringkat kredit BBB untuk utang jangka panjang dan A-2 untuk utang jangka pendek.

Dari sisi belanja, realisasi belanja negara mencapai 1.656 triliun rupiah atau tumbuh 17,8 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Belanja pemerintah pusat mendominasi dengan realisasi 1.298,6 triliun rupiah atau meningkat 29,4 persen.