Sehari Setelah Dilantik Jadi PM Inggris, Andy Burnham Langsung Pangkas Pajak Listrik untuk Ringankan Beban Warga

LONDON – Baru sehari menjabat sebagai Perdana Menteri Inggris, Andy Burnham langsung mengumumkan kebijakan pertamanya untuk menekan biaya hidup masyarakat. Mulai Oktober mendatang, pemerintah akan menghapus Pajak Pertambahan Nilai (PPN/VAT) pada tagihan listrik rumah tangga.

Kebijakan tersebut diperkirakan akan memangkas tagihan listrik rata-rata sekitar 45 pound sterling atau sekitar 980 ribu rupiah per tahun bagi setiap rumah tangga di Inggris.

Dari The Guardian, Burnham mengatakan langkah cepat itu merupakan realisasi dari janjinya saat kampanye untuk memberikan "ruang bernapas" bagi masyarakat yang masih terbebani tingginya biaya hidup.

"Saya mengatakan ingin memberi masyarakat ruang bernapas, dan itulah yang saya lakukan pada hari kedua saya sebagai perdana menteri. Kami mengambil tindakan segera untuk memangkas pajak tagihan energi, memberikan lebih banyak uang kepada masyarakat, dan mengembalikan harapan," kata Burnham.

Pemerintah memperkirakan kebijakan tersebut akan mulai berlaku pada Oktober 2026 dengan nilai anggaran sekitar 850 juta pound sterling untuk tahun fiskal 2026–2027.

Menurut Downing Street, dana untuk membiayai pemotongan pajak itu akan berasal dari keputusan pemerintah membatalkan proyek Digital ID, program identitas digital nasional yang sebelumnya dirancang oleh pemerintahan terdahulu.

Pembatalan proyek tersebut diperkirakan dapat menghemat sekitar 1,8 miliar pound sterling dalam tiga tahun, sehingga dinilai cukup untuk mendanai kebijakan baru Burnham.

Menteri Keuangan yang baru dilantik, John Healey, menilai pemangkasan PPN pada listrik merupakan langkah cepat yang akan langsung dirasakan masyarakat.

"Pemotongan pajak energi hari ini akan memberi keluarga sedikit kelonggaran dalam membayar tagihan dan memberikan kepastian menjelang musim dingin," ujar Healey.

Namun, kebijakan itu langsung menuai pertanyaan dari mantan Sekretaris Utama Kementerian Keuangan, Darren Jones, yang baru saja dicopot dalam perombakan kabinet Burnham.

Jones mendukung pemotongan PPN, tetapi meragukan sumber pendanaannya.

"Kabar baik bahwa PPN pada tagihan listrik dipotong. Ini adalah cara sederhana membantu keluarga menghemat uang dan ikut menekan inflasi. Namun, program Digital ID sebenarnya belum memiliki pendanaan. Pemerintah harus menjelaskan bagaimana kebijakan baru ini akan dibiayai dalam anggaran," tulis Jones di media sosial X.

Menanggapi kritik tersebut, Menteri Bisnis Jonathan Reynolds menegaskan bahwa pemerintah hanya mengalihkan prioritas belanja negara.

"Ini adalah keputusan yang tepat. Kami mengurangi tekanan pada masyarakat dengan mengalihkan alokasi anggaran ke program yang lebih mendesak. Inilah prioritas pemerintah baru," katanya kepada BBC Radio 4.