Alih Fungsi Lahan Disetujui, Pemkab Temanggung Optimis Sekolah Rakyat Karanggedong Segera Dibangun

TEMANGGUNG - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Temanggung, Jawa Tengah, mengatakan Sekolah Rakyat Karangedong segera dibangun seiring optimisme usulan persetujuan alih fungsi lahan untuk pembangunan sekolah itu disetujui dari Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).

Penjabat (Pj) Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Temanggung Agus Sujarwo di Temanggung, Minggu (19/7), menyampaikan alih fungsi lahan tersebut telah dimasukkan dalam ketentuan baru melalui Surat Edaran Bersama (SEB) antara Menteri ATR/BPN dan Menteri Dalam Negeri (Mendagri).

"Berdasarkan analisa kami, Insya Allah usulan tersebut akan disetujui. Dalam SEB disebutkan bahwa pemenuhan persyaratan paling lambat harus selesai pada 31 Juli 2026. Karena itu kami berharap surat yang sudah disampaikan dapat segera diterima dan ditindaklanjuti, sehingga persetujuan dari Menteri ATR/BPN bisa segera terbit," katanya.

Setelah persetujuan diterbitkan, katanya, Pemkab Temanggung akan segera melakukan revisi parsial terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Langkah tersebut diperlukan untuk memasukkan hasil persetujuan alih fungsi lahan ke dalam pemenuhan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B).

Dalam pemenuhan sekitar 87 persen LP2B baru tersebut juga termasuk lahan yang akan digunakan untuk pembangunan Sekolah Rakyat di Karanggedong.

Ia menegaskan hingga saat ini lokasi pembangunan Sekolah Rakyat tetap berada di lahan milik pemerintah daerah di Karanggedong dan tidak mengalami perubahan.

Keputusan tersebut diambil setelah mempertimbangkan sejumlah lokasi alternatif yang dinilai belum memenuhi syarat pembangunan. Selain aspek strategis, kondisi kontur tanah di beberapa lokasi juga tidak memungkinkan.

"Salah satu contohnya adalah lahan milik pemerintah daerah di Pingit. Bagian depan yang berada di sekitar rest area memang datar, tetapi bagian belakangnya sudah berupa lereng yang curam sehingga tidak memungkinkan untuk dibangun. Yang paling memungkinkan, sekaligus strategis memang lahan di Karanggedong," katanya.

Hasil konsultasi dengan Kementerian Sosial (Kemensos) juga menunjukkan bahwa pemerintah pusat tetap memprioritaskan pembangunan Sekolah Rakyat di Kabupaten Temanggung.

Pemkab Temanggung kini berpacu dengan waktu karena Kemensos memberikan tenggat agar seluruh persyaratan dapat diselesaikan sebelum dimulainya pembangunan tahap III yang dijadwalkan berlangsung pada Oktober tahun ini.

"Kami berpacu dengan waktu. Kami memiliki komitmen bersama Kementerian Sosial untuk menyelesaikan seluruh persyaratan ini. Mudah-mudahan pada akhir Juli 2026 seluruh proses dapat terealisasi," katanya.

Sambil menunggu pembangunan Sekolah Rakyat di Temanggung dimulai, kata dia, para siswa yang diterima pada tahun ajaran baru akan dititipkan sementara di Sekolah Rakyat yang berada di Kabupaten Wonosobo.