Kemenbud: Indeks Pembangunan Kebudayaan 2025 Lampaui Target

JAKARTA - Kementerian Kebudayaan mencatat Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) tahun 2025 mencapai 59,98 atau melampaui target sebesar 58,39, dengan kenaikan tertinggi pada dimensi ketahanan sosial budaya.

Wakil Menteri Kebudayaan Giring Ganesha mengatakan capaian tersebut diraih pada tahun pertama Kementerian Kebudayaan berdiri sebagai entitas pelaporan tersendiri. Oleh karena itu, laporan kinerja tahun anggaran 2025 menjadi baseline bagi pengukuran kinerja kementerian pada tahun-tahun berikutnya.

"Tahun 2025 menjadi baseline bagi kami semua untuk pelaporan keuangan dan kinerja ke depan," kata Giring dalam rapat kerja bersama Komisi X DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis.

Ia mengatakan capaian IPK tahun 2025 meningkat 2,85 poin dibandingkan tahun sebelumnya yang tercatat sebesar 57,13. Peningkatan tertinggi terjadi pada dimensi ketahanan sosial budaya.

"Capaian ini mencerminkan bahwa upaya pelestarian dan pemajuan kebudayaan yang kami jalankan mulai membuahkan hasil yang terukur di lapangan," katanya.

Meski demikian, Giring mengatakan Kementerian Kebudayaan masih perlu meningkatkan capaian pada dimensi Indeks Ekonomi Budaya melalui kolaborasi yang lebih erat dengan Kementerian Pariwisata, Kementerian Ekonomi Kreatif, pemerintah daerah, sektor swasta, dan para pelaku ekonomi budaya.

"Kami menyadari diperlukannya kolaborasi yang lebih maksimal lagi antara Kementerian Kebudayaan sebagai hulu, Kementerian Pariwisata serta Kementerian Ekonomi Kreatif sebagai hilir, beserta kolaborasi dengan para pihak terkait seperti swasta dan juga para pelaku ekonomi budaya," katanya.

Selain mencatat capaian IPK, Kementerian Kebudayaan juga membukukan Indeks Reformasi Birokrasi sebesar 84,29 dari target 89,13. Giring mengatakan, kementerian akan terus memperbaiki tata kelola agar lebih partisipatif, adaptif, transparan, dan akuntabel melalui transformasi tata kelola kebudayaan yang terintegrasi secara digital dan berbasis data.

Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian mengapresiasi capaian Kementerian Kebudayaan pada tahun pertama berdiri sebagai kementerian tersendiri. Namun, ia meminta kementerian terus memperkuat sistem pengendalian internal dan mempercepat reformasi birokrasi seiring meningkatnya tanggung jawab kelembagaan.

"Sebagai tahun pertama berdiri mandiri, realisasi belanja yang tinggi dan peningkatan PNBP adalah pondasi yang bagus. Namun, perkuat sistem pengendalian internal dan percepat reformasi birokrasi sejalan dengan peningkatan tanggung jawab kementerian," kata Hetifah.