Khofifah Rotasi Enam Pejabat Pemprov Jatim, Transformasi Digital Jadi Prioritas

SURABAYA – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa merotasi enam Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan digelar di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Selasa (14/7).

Dalam arahannya, Khofifah menegaskan rotasi jabatan tersebut merupakan bagian dari penataan organisasi untuk meningkatkan efektivitas birokrasi sekaligus memperkuat kualitas pelayanan kepada masyarakat.

“Yang kita bangun adalah akuntabilitas dan percepatan layanan di semua lini agar pelayanan kepada masyarakat semakin akuntabel, efektif, transparan, dan profesional,” ujarnya.

Enam pejabat yang dilantik adalah R. Heru Wahono Santoso sebagai Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Provinsi Jatim, Iwan sebagai Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Jatim, dan Budi Raharjo sebagai Kepala Badan Koordinasi Wilayah (Bakorwil) Jember.

Selanjutnya, I Nyoman Gunadi dilantik sebagai Kepala Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air (PU SDA) Provinsi Jatim, Arif Endro Utomo sebagai Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya (PRKPCK) Provinsi Jatim, serta Aftabuddin Rijaluzzaman sebagai Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Jatim.

Khofifah secara khusus meminta para pejabat yang baru dilantik mempercepat transformasi digital dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Menurutnya, pola pelayanan yang masih terlalu bergantung pada interaksi langsung atau face to face harus secara bertahap dikurangi melalui penguatan sistem digital.

Transformasi tersebut diharapkan membuat layanan publik lebih cepat, mudah diakses, dan transparan. Selain meningkatkan kualitas pelayanan, digitalisasi juga dinilai dapat memperkuat akuntabilitas sekaligus meminimalkan potensi penyimpangan.

“Saya berharap percepatan di sektor layanan publik terus dilakukan. Pertemuan face to face diminimalkan melalui transformasi layanan berbasis sistem. Dengan begitu, transparansi, akuntabilitas, dan kemudahan pelayanan dapat benar-benar dirasakan masyarakat,” katanya.

Selain mendorong digitalisasi, Khofifah mengingatkan para pejabat untuk menjaga integritas dan menjalankan amanah dengan penuh tanggung jawab. Ia menegaskan, penandatanganan Pakta Integritas tidak boleh berhenti sebagai persyaratan administratif.

“Penandatanganan Pakta Integritas bukan sekadar formalitas, melainkan komitmen yang harus diwujudkan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari oleh seluruh pejabat,” tegasnya.

Khofifah juga meminta seluruh pimpinan perangkat daerah memperkuat sinergi dengan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah pusat, pemerintah kabupaten dan kota, perguruan tinggi, dunia usaha, organisasi kemasyarakatan hingga mitra internasional.

Menurutnya, kolaborasi lintas sektor menjadi salah satu kunci untuk mempercepat pembangunan sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan publik.

“Bangun jaringan, perkuat sinergi, dan ciptakan kolaborasi, baik di dalam maupun luar negeri. Dengan kolaborasi yang kuat, berbagai program pembangunan dapat berjalan lebih efektif dan memberi manfaat yang lebih besar bagi masyarakat,” ujarnya.

Di tengah kebijakan penyesuaian anggaran, Khofifah juga mengingatkan agar efisiensi tidak dijadikan alasan untuk menurunkan kualitas kinerja. Target output, outcome, dan manfaat pembangunan yang diterima masyarakat harus tetap terjaga.