Masih Berlaku, Pemutihan Denda PKB dan BBNKB di Jakarta Berakhir Agustus, Buruan Diurus!

JAKARTA - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) DKI masih memberikan keringanan kepada masyarakat yang ingin membayar pajak kendaraan bermotor. 

Kebijakan pembebasan sanksi administratif Pajak kendaraan Bermotor (PKB) tahunan dan lima tahunan serta Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) ini berlaku hingga 31 Agustus 2026 untuk sanksi administrasi berupa bunga yang timbul akibat keterlambatan pembayaran atau penyetoran pajak terutang.

Pembayaran dapat dilakukan di Kantor Samsat Bersama terdekat atau melalui aplikasi resmi SIGNAL dan e-Samsat. Untuk itu, masyarakat diimbau tetap waspada terhadap akun hoaks yang mengatasnamakan instansi pemerintah, tidak mengklik tautan mencurigakan, serta tidak mengisi data pribadi pada situs yang tidak resmi.

Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi DKI, Lusiana Herawati mengatakan, kebijakan ini merupakan komitmen pemerintah provinsi untuk terus menghadirkan pelayanan yang lebih mudah dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

“Pada momen istimewa bagi warga Jakarta ini, Pemprov DKI memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menyelesaikan kewajiban perpajakan kendaraannya dengan lebih ringan melalui pembebasan sanksi administratif,” ujarnya, beberapa waktu lalu.

Ia menjelaskan, masyarakat tidak perlu mengajukan permohonan untuk mendapatkan fasilitas ini karena pembebasan sanksi administratif diberikan secara otomatis oleh sistem ketika melakukan pembayaran.

Lusiana menyampaikan, Pemprov DKI terus berupaya menghadirkan kebijakan yang memberikan manfaat bagi masyarakat dan mendukung peningkatan kualitas hidup warga Jakarta.

Ia menambahkan, dukungan serta partisipasi melalui pembayaran pajak daerah telah menjadi bagian penting dalam pembangunan Jakarta.

“Kami berharap masyarakat dapat memanfaatkan program pembebasan sanksi administratif ini dengan sebaik-baiknya selama periode program berlangsung,” katanya.