Pemerintah Perlu Jaga Konsumsi Masyarakat

Penciptaan lapangan kerja, investasi, penguatan industri dan dukungan UMKM jadi langkah penting konsumsi rumah tangga tetap jadi penopang ekonomi.

Jakarta – Pemerintah dinilai perlu memperkuat upaya menjaga daya beli masyarakat karena konsumsi domestik diperkirakan menghadapi tekanan yang lebih besar pada kuartal II 2026. Meski aktivitas ekonomi pada kuartal I masih ditopang momentum Hari Raya, belanja pemerintah, investasi, dan program sosial, tantangan diperkirakan meningkat seiring kenaikan suku bunga, inflasi, pelemahan rupiah, serta likuiditas yang semakin ketat.

Head of Investment Specialist Manulife Aset Manajemen Indonesia (MAMI) Freddy Tedja mengatakan tekanan tersebut berpotensi membebani konsumsi rumah tangga sepanjang tahun ini.

"Namun untuk kuartal II dan secara keseluruhan tahun 2026 ini tantangan dan keterbatasan semakin meningkat seiring kenaikan BI Rate, kenaikan inflasi, pelemahan rupiah dan likuiditas yang lebih ketat," ujar Freddy, sebagaimana diberitakan Antara di Jakarta, Rabu (8/7).

Ia menjelaskan tekanan terhadap konsumsi mulai terlihat dari sejumlah indikator ekonomi. Inflasi secara tahun berjalan hingga akhir Juni 2026 mencapai 1,79 persen, lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar 1,38 persen.

Di sisi lain, penjualan ritel mengalami kontraksi selama dua bulan berturut-turut, yakni minus 3,7 persen pada April dan minus 3,2 persen pada Mei. Pelemahan konsumsi tersebut turut menekan aktivitas industri manufaktur, yang tercermin dari Purchasing Managers' Index (PMI) manufaktur Indonesia turun menjadi 46,9 pada Juni 2026 atau level terendah sejak Juni 2025.

Selain itu, Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) juga menunjukkan tren penurunan pada berbagai komponen, mulai dari ekspektasi penghasilan, ketersediaan lapangan kerja, hingga prospek iklim usaha.

Freddy menilai stimulus ekonomi semester II 2026 senilai Rp26,34 triliun yang digelontorkan pemerintah melalui bantuan pangan, insentif transportasi, serta program magang dan vokasi dapat membantu menjaga daya beli masyarakat. Namun, ia mengingatkan efektivitas kebijakan tersebut tetap perlu dievaluasi mengingat ruang fiskal pemerintah semakin terbatas.

"Stimulus ini dapat membantu menjaga daya beli, tetapi kita harus menunggu efektivitasnya, di tengah ruang fiskal yang semakin terbatas yang membatasi ruang pemberian stimulus lanjutan yang lebih besar," katanya.

Karena itu, ia berpandangan pemerintah perlu memastikan kebijakan yang ditempuh tidak hanya bersifat jangka pendek, tetapi juga mampu memperkuat fondasi konsumsi melalui peningkatan pendapatan masyarakat dan penciptaan lapangan kerja.

Tantangan Struktural

Sementara itu, Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan Indef M. Rizal Taufikurahman menilai stimulus ekonomi pemerintah dapat menjadi bantalan untuk menahan perlambatan konsumsi rumah tangga, khususnya bagi kelompok berpendapatan rendah.

Meski demikian, ia mengingatkan nilai stimulus yang kurang dari 0,1 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) membuat dampaknya lebih berfungsi sebagai shock absorber, bukan penggerak utama pertumbuhan ekonomi.

"Namun secara nominal, nilainya kurang dari 0,1 persen PDB sehingga dampaknya lebih berfungsi sebagai bantalan (shock absorber) untuk menahan perlambatan konsumsi, bukan menjadi penggerak utama pertumbuhan ekonomi," kata Rizal.

Menurut Rizal, tantangan konsumsi saat ini bersifat lebih struktural akibat kenaikan BI-Rate menjadi 5,75 persen, meningkatnya biaya hidup, serta melambatnya daya beli kelas menengah. Hal tersebut juga tercermin dari Indeks Keyakinan Konsumen yang turun menjadi 117,8 pada Juni 2026 dari 120,9 pada Mei.

"Pemerintah perlu memperkuatnya dengan penciptaan lapangan kerja, percepatan investasi, penguatan industri padat karya, dan dukungan terhadap UMKM agar daya beli masyarakat meningkat secara berkelanjutan, bukan hanya bertumpu pada bantuan sementara," kata Rizal.