BTN Gandeng BPS Manfaatkan Data Statistik Nasional untuk Pembiayaan Perumahan

JAKARTA - PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) menggandeng Badan Pusat Statistik (BPS) untuk memanfaatkan data statistik nasional, termasuk data by name by address (BNBA), guna meningkatkan ketepatansasaran pembiayaan perumahan sekaligus mendukung Program 3 Juta Rumah.

Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu mengatakan kebutuhan akan data yang akurat menjadi salah satu faktor penting dalam mendukung penyaluran pembiayaan perumahan yang lebih tepat sasaran di tengah masih tingginya kebutuhan rumah di Indonesia.

Kolaborasi tersebut diwujudkan melalui penandatanganan nota kesepahaman (MoU) mengenai penyediaan data dan/atau informasi statistik serta pemanfaatan jasa layanan perbankan yang ditandatangani Direktur Utama BTN bersama Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti di Jakarta, Rabu.

"Kita memiliki satu kebutuhan yang cukup besar, yaitu data. Kalau kita bisa memiliki data yang lebih baik mengenai siapa masyarakat yang belum memiliki rumah, bagaimana tingkat penghasilannya, bagaimana demografinya, itu yang kita butuhkan," kata Nixon dikutip dari keterangan pers.

“Dengan data yang semakin baik, pembiayaan akan semakin tepat sasaran," katanya.

Nixon mengatakan Indonesia masih menghadapi backlog kepemilikan rumah sekitar 9,9 juta unit, sementara kebutuhan rumah baru mencapai sekitar 700 ribu hingga 800 ribu unit setiap tahun.

Menurut dia, kondisi tersebut menjadikan pembiayaan yang tepat sasaran sebagai salah satu kunci keberhasilan Program 3 Juta Rumah.

Melalui kerja sama tersebut, BTN akan memanfaatkan data statistik dan data by name by address sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan untuk memperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai kebutuhan perumahan masyarakat berdasarkan lokasi, karakteristik sosial ekonomi, kemampuan beli, hingga potensi permintaan pembiayaan di berbagai wilayah.

Selain itu, hasil Sensus Ekonomi 2026 juga akan dimanfaatkan sebagai referensi untuk mengidentifikasi karakteristik aktivitas usaha, pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru, serta perkembangan ekosistem usaha yang mendukung sektor perumahan.

Menurut Nixon, informasi tersebut akan memperkuat strategi pembiayaan BTN, pengembangan layanan yang lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat, serta perluasan akses pembiayaan berdasarkan karakteristik ekonomi di masing-masing daerah.

Ia menambahkan kebutuhan terhadap data berkualitas akan semakin penting seiring transformasi industri perbankan yang semakin mengedepankan pengambilan keputusan berbasis data.

Selain pemanfaatan data statistik, kerja sama BTN dan BPS juga mencakup dukungan pelaksanaan sensus dan survei, pengembangan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan, knowledge sharing, program magang, hingga kolaborasi pengembangan kompetensi di bidang statistik, data science, dan analisis data.

Sementara itu, Kepala BPS RI Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan MoU tersebut menjadi landasan untuk memperkuat sinergi kedua institusi dalam penyediaan dan pemanfaatan data statistik serta pengembangan sumber daya manusia.

Ia menambahkan hasil Sensus Ekonomi 2026 akan menjadi referensi penting untuk memahami karakteristik aktivitas ekonomi nasional, termasuk dalam mendukung penyusunan strategi pembiayaan perumahan yang lebih presisi.

Sebagai tindak lanjut, BTN dan BPS akan menyusun perjanjian kerja sama yang mengatur implementasi teknis, antara lain penyusunan model pemetaan kebutuhan perumahan berbasis BNBA, identifikasi potensi permintaan pembiayaan, pengembangan kapasitas sumber daya manusia, serta mekanisme pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kerja sama secara berkala.