Bapanas Pastikan IPH Beras Masih Terkendali Seiring Stok 5,2 Juta Ton

JAKARTA – Badan Pangan Nasional (Bapanas) memastikan Indeks Perkembangan Harga (IPH) beras tetap masih terkendali seiring penguatan cadangan beras pemerintah (CBP) mencapai 5,2 juta ton guna menjaga stabilitas pangan nasional.

Sekretaris Utama (Sestama) Bapanas, Sarwo Edhy, mengatakan dalam analisis yang dilakukan Bapanas, hanya terdapat 55 kabupaten/kota di seluruh Indonesia yang mengalami kenaikan IPH beras sampai awal Juli 2026 dengan kondisi melebihi harga eceran tertinggi (HET) beras medium.

"Selebihnya masih berada di dalam koridor HET beras medium," kata Sarwo dikonfirmasi di Jakarta, Kamis (09/7).

Dia menyampaikan pemerintah terus menjaga stabilitas harga beras melalui implementasi program intervensi dengan stok CBP per 7 Juli 2026 mencapai 5,2 juta ton.

Menurutnya dengan cadangan pangan yang kokoh, produksi terus meningkat, distribusi semakin kuat serta kolaborasi, pemerintah optimis kebutuhan pangan masyarakat tetap terpenuhi dan stabilitas pangan nasional akan tetap terjaga dengan baik.

"Sehingga pemerintah melalui Bapanas meyakini stabilitas harga beras mampu terjaga meskipun musim kemarau atau El Nino," ujar Sarwo.

Dalam catatan Bapanas, sejak Januari total intervensi CBP secara nasional telah mencapai 1,36 juta ton, terdiri dari realisasi penjualan beras program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) pada Januari dan Februari dengan 221,05 ribu ton. Kemudian SPHP beras pada Maret sampai Juli yang telah 431,6 ribu ton.

Untuk program bantuan pangan alokasi Februari dan Maret telah difinalkan sampai akhir Juni lalu. Realisasinya telah mencapai 33,14 juta keluarga penerima manfaat dengan total beras tersalurkan sebanyak 662,86 ribu ton.

Selebihnya, CBP disalurkan untuk program golongan anggaran ASN di wilayah tertentu 42,43 ribu ton dan bencana alam 11,37 ribu ton.

Selain itu, Bapanas bersama pemerintah daerah dan seluruh pemangku kepentingan telah melaksanakan lebih dari 5.573 gerakan pangan murah (GPM) di 37 provinsi dan lebih dari 378 kabupaten/kota.

Sebagai kontinuitas program bantuan pangan, pemerintah telah memutuskan program bantuan pangan beras dilaksanakan kembali mulai Juli 2026 ini sebanyak 3 bulan alokasi.

Total beras yang akan disalurkan mencapai 997,3 ribu ton, sehingga pemerintah sampai akhir 2026 setidaknya menggelontorkan bantuan pangan beras ke masyarakat hingga 1,66 juta ton.

Sebelumnya, Kepala Bapanas sekaligus Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyatakan beras sudah tidak lagi menjadi komoditas penyumbang andil inflasi yang terbesar.

"Inflasi beras berhasil diredam dalam 2 tahun terakhir," kata Amran.

Kondisi perberasan nasional dilaporkan masih cukup terkendali. Hal itu terlihat dalam pengumuman Badan Pusat Statistik (BPS) yang menyampaikan jumlah kabupaten/kota dengan kenaikan IPH beras telah mengalami penurunan sampai minggu pertama Juli 2026.

Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Ateng Hartono menyatakan ada 113 kabupaten/kota yang mengalami kenaikan IPH beras. Kondisi itu mengalami penurunan dibandingkan akhir Juni 2026 yang masih terdapat 138 kabupaten/kota dengan kenaikan IPH beras.

"Ini ada 2 komoditi yang perlu mendapat perhatian, yaitu beras dan minyak goreng, walaupun perubahan IPH-nya itu sudah relatif terjaga rendah. Beras juga mengalami inflasi tetapi tidak terlalu tinggi," papar Deputi BPS Ateng di rapat pengendalian inflasi dikutip di Jakarta pada Rabu (8/7). 

"Untuk beras, ini masih ada pada posisi 113 (kabupaten/kota). (Namun) kalau kita lihat dari pergerakan harga untuk IPH beras menurut provinsinya, ini relatif tidak terlalu tinggi," kata Ateng.