BPOM Ungkap Insiden Keamanan Pangan Tak Lagi Kenal Batas Negara

JAKARTA - Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) RI, Taruna Ikrar, mengingatkan bahwa ancaman keamanan pangan kini tidak lagi mengenal batas negara. Hal ini disampaikan Taruna saat membuka Asean Food Safety Emergency Response (FSER) Tabletop Simulation Exercise di Jakarta, Selasa (7/7) lalu.

Kegiatan yang berlangsung selama tiga hari tersebut diikuti delegasi, pakar, fasilitator, dan perwakilan negara-negara anggota Asean. Guna menguji kesiapsiagaan kawasan dalam menghadapi kedaruratan keamanan pangan lintas negara.

Taruna menungkapkan, semakin terhubungnya rantai pasok pangan global membuat satu insiden pada produk pangan dapat berkembang menjadi krisis kesehatan masyarakat, mengganggu perdagangan. Hingga menurunkan kepercayaan konsumen.

"Dalam rantai pasok pangan yang semakin saling terhubung, satu insiden keamanan pangan dapat dengan cepat melampaui batas negara, berdampak pada kesehatan masyarakat. Serta mengganggu perdagangan, dan mengikis kepercayaan konsumen," ujar Taruna.

Ia menilai, mekanisme pengawasan nasional saja tidak lagi memadai. Asean membutuhkan sistem respons darurat keamanan pangan yang terintegrasi, cepat, berbasis sains, dan mampu berjalan efektif lintas negara.

Menurut Taruna, tantangan keamanan pangan kini semakin kompleks karena produk pangan dapat berpindah dari satu negara ke negara lain dalam waktu singkat, sementara berbagai risiko baru terus bermunculan. Dalam kondisi tersebut, keterlambatan deteksi maupun pertukaran informasi berpotensi memperbesar dampak sebuah insiden hingga berubah menjadi persoalan regional.

"Keamanan pangan adalah tanggung jawab bersama di tingkat regional," ujar dia.

Taruna juga menyoroti besarnya dampak pangan tidak aman terhadap kesehatan global. Ia menyebut setiap tahun diperkirakan satu dari 10 orang di dunia jatuh sakit akibat mengonsumsi pangan yang tidak aman. Sementara sekitar 420.000 orang meninggal dunia akibat persoalan tersebut.

Karena itu, menurut dia, keamanan pangan tidak lagi sekadar menjadi fungsi regulator. Melainkan investasi strategis bagi kesehatan masyarakat, ketahanan pangan, ketahanan ekonomi, serta kepercayaan konsumen.

Untuk memperkuat sistem respons kawasan, Taruna mendorong Asean membangun empat fondasi utama yakni deteksi dini yang cepat, pertukaran informasi secara tepat waktu, penilaian risiko berbasis ilmu pengetahuan, serta tindakan regional yang terkoordinasi.

Ia menegaskan kesiapsiagaan tidak bisa dibangun saat krisis sudah terjadi. Sistem respons harus dipersiapkan dan diuji secara berkala melalui latihan simulasi. "Kesiapsiagaan tidak dapat dimulai ketika krisis terjadi. Ia harus dikembangkan sebelumnya melalui sistem yang kuat, koordinasi yang efektif, dan latihan simulasi secara berkala seperti ini," kata dia.

Melalui simulasi tersebut, negara-negara anggota Asean akan menguji mekanisme tanggap darurat, memvalidasi proses koordinasi dan pengambilan keputusan, mengidentifikasi kesenjangan yang masih ada serta memperkuat kemampuan sistem antarnegara agar mampu bekerja secara terpadu.

Taruna mengajak seluruh negara anggota memanfaatkan forum tersebut untuk memperkuat solidaritas kawasan. Menurutnya, dengan jumlah penduduk lebih dari 700 juta jiwa, Asean membutuhkan sistem keamanan pangan yang mampu menjembatani perbedaan kapasitas nasional dalam menghadapi keadaan darurat.

"Marilah kita memanfaatkan kesempatan ini untuk memperkuat solidaritas dan komitmen bersama dalam melindungi kesehatan dan kesejahteraan lebih dari 700 juta penduduk di seluruh Asean," ujar dia.